Home / Pemerintahan

Jumat, 22 Juli 2022 - 17:36 WIB

Empat Komisi DPRD Sambas Konsultasi ke Pemprov Kalbar

Komisi I DPRD Kabupaten Sambas saat melaksanakan konsultasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Foto: (Humas DPRD Kabupaten Sambas)

Komisi I DPRD Kabupaten Sambas saat melaksanakan konsultasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Foto: (Humas DPRD Kabupaten Sambas)

Sambas Times. Menyikapi isu strategis kondisi sosial terkini, empat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Konsultasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (21/07/2022).

Empat Komisi DPRD Kabupaten Sambas sepakat melakukan konsultasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan. Komisi I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi II ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Komisi III ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat dan Komisi IV ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

Menurut Tatik Muryati SH, Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas, maksud dan tujuan Komisi I DPRD Kabupaten Sambas konsultasi ke Dinas PMD Kalbar dalam rangka memperoleh masukan dan saran mengenai informasi Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

BACA JUGA:  372 Calon Mahasiswa Ikuti UTBK Jalur Seleksi Mandiri Poltesa 2023

“Untuk Komisi II melakukan konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis solar terutama untuk para nelayan,” ungkap Sekwan.

Sedangkan Komisi III yang membidangi Pembangunan, jelas Tatik Muryati, melakukan Konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kalimantan Barat. Komisi III berkonsultasi mengenai beberapa isu strategis terkait Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sambas.

BACA JUGA:  DPRD Sambas Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

“Komisi IV berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Konsultasi terkait masukan dan saran mengenai informasi terkini Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022. Inpres itu tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui program jaminan persalinan,” terang Sekwan.

Tatik Muryati menjelaskan, konsultasi DPRD ini merupakan implementasi tanggung jawab mereka terhadap tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat memberikan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

Dari hasil konsultasi tersebut, DPRD mendapatkan pengayaan data dan informasi untuk merumuskan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Legislatif mereka. (Jyn)

Share :

Baca Juga

Bupati Sambas Satono

Olahraga

Bupati Satono Tutup Pertandingan Kasti Kecamatan Galing
Bupati Sambas Satono saat mencegat sopir Truk Sawit berlebihan muatan beberapa waktu lalu di Kecamatan Paloh

Pemerintahan

Bui Kiong Dukung Bupati Sambas Cegat Truk Sawit Berlebihan Muatan
Kepala Dinsos PMD Alkap menyampaikan laporan kegiatan peningkatan kapasitas PKH

Pemerintahan

Dinsos PMD Gelar Peningkatan Kapasitas PKH Kabupaten Sambas
Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H Subhan

Pemerintahan

Subhan Minta Pj Gubernur Lanjutkan Jalan PHJD di Paloh
Komisi I DPRD Sambas mendengarkan penjelasan pejabat Biro Pemerintahan Setda Kalbar

Pemerintahan

DPRD Sambas Dorong Penyelesaian Batas Daerah Sambas – Bengkayang
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi

Info Border

Wabup Rofi Tinjau Pembangun di Kawasan Perbatasan Negara
Ketua DPRD Sambas Abu Bakar

Pemerintahan

Ketua DPRD Dukung Rekomendasi BPD Masuk Pemerintah Desa
bupati sambas h satono

Pemerintahan

191 Pensiunan PNS Terima SK Bupati Sambas
error: Content is protected !!