Home / Pemerintahan

Kamis, 27 Oktober 2022 - 14:10 WIB

Komisi 1 DPRD Sambas Konsultasi ke DPMD Kalbar

Komisi 1 DPRD Sambas menggelar konsultasi ke DPMD Kalbar, Kamis (27/10/2022)

Komisi 1 DPRD Sambas menggelar konsultasi ke DPMD Kalbar, Kamis (27/10/2022)

Sambas Times. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sambas melakukan Konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalbar.

Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Sambas dipimpin Ketua Komisi I, Lerry Kurniawan Figo, didampingi Pimpinan DPRD, Ferdinan Syolihin SE.

Kedatangan DPRD Kabupaten Sambas DPMD Kalbar dalam rangka memperoleh informasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Transformasi Eks PNPM ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Bersama.

PP yang mengatur mengenai pendirian Bumdesa bersama bagian dari aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdesa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BACA JUGA:  Fraksi Gerindra DPRD Sambas Hadiri Bimtek WUB IKM

Kami ucapkan terima kasih atas sambutan pihak DPMD Kalbar, kami berharap kunjungan ini memberikan nilai tambahan, wawasan, informasi dan data berkenaan Bumdesa, mengenai regulasi dimaksud,” ujar Ferdinan Syolihin SE, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, yang turut mendampingi Komisi I DPRD.

Lerry Kurniawan Figo, SH MH, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas menyebutkan, PP 11 tahun 2021 tentang Bumdesa menyebutkan Bumdesa memiliki beberapa tujuan.

Diantaranya, melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.

BACA JUGA:  Bupati Buka Muare Ulakan Night Festival 2023

Tujuan lainnya, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.

Dari kebutuhan tersebut dapat memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa, serta mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat Desa.

Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

“Peraturan pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian Bumdesa Bersama, ADART, dan lainnya, reguliasi ini sebagai bentuk pemerintah sangat serius mengembangkan potensi-potensi desa dengan mengatur secara khusus badan milik desa ini,” ungkap Figo. (edo)

Share :

Baca Juga

Kapolda Kalbar bersama Bupati Sambas, Kapolres, Ketua DPRD dan Waka Polres Sambas

Pemerintahan

Kapolda Kalbar Hadiri Curhat Jumat Bersama Forkopimda Sambas
bupati sambas h satono

Pemerintahan

Satono Beri Hadiah Umroh untuk Guru SMP-nya
Ketua DPRD bersama Bupati Sambas menandatangani LHP disaksikan Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar

Pemerintahan

Ketua DPRD dan Bupati Sambas Terima LHP BPK RI Predikat WTP
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Sampaikan LKPJ Tahun 2022
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Safari Ramadan di Jawai, Bupati Bantu Masjid Ar Ridhwan 45 Juta
Koordinator Komisi IV DPRD Sambas Suriadi bertukar cenderamata bersama Sekretaris Dinsos Kalbar H Kusnadi

Pemerintahan

Komisi IV DPRD Sambas Konsultasi Sosial ke Dinsos Kalbar
Wakil Ketua DPRD Sambas Ir H Arifidiar MH bersama Komisi I dan II DPRD Sambas konsultasi penanganan Hutan Wilayah Perbatasan ke BPPD Kalbar.

Pemerintahan

DPRD Konsultasi Pengelolaan Hutan Perbatasan ke BPPD Kalbar
Staf Ahli Bupati Sambas dr Fatah Maryunani

Pemerintahan

Baksos PPNI dan Germas Bagian Sosialisasi Stunting
error: Content is protected !!