Sambas Times. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno bersama jajarannya melakukan perjalanan mengunjungi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.
Dalam kunjungannya itu, untuk mendengar keluhan para Kepala Sekolah dan guru diwilayah perbatasan.
“Kami menyasar wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten, Dalam rangka mensosialisasikan museum daerah Kabupaten Sambas dan salah satu agenda yang akan terus kami lakukan berkenaan dengan safari pendidikan. Sekolah sekolah yang di undang untuk menyampaikan aspirasinya yaitu dari Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan,” kata Kadisdikbud Kabupaten Sambas.
Perjalanan yang dilakukan Kadisdikbud Sambas beserta rombongan sangatlah menantang, area jalan yang dilalui untuk mencapai sekolah-sekolah tersebut penuh dengan hambatan dan rintangan.
Namun, tekad yang kuat membangun pendidikan dari pelosok negeri membuatnya begitu bersemangat menempuh medan yang berat tersebut.
“Dengan perjalanan yang lumayan jauh ini, tentunya saya sangat puas dan bangga sekali, karena sampai di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Kadisdikbud juga memberi kesempatan pada seluruh insan pendidikan untuk berdialog tentang bagaimana memperbaiki pendidikan, yang tentunya sesuai dengan kondisi adat dan budaya. Kemudian dengan secara perlahan akan mendapatkan akses informasi program pendidikan kepada masyarakat yang selanjutnya dijadikan program peningkatan pelayanan pendidikan.
“Safari pendidikan itu adalah lebih cenderung kepada satu wadah yang akan kami buat untuk merangkum, memetakan serta menerima masukan, saran, kritik terkait bagaimana pendidikan Kabupaten Sambas kedepan semakin lebih maju lagi,” jelasnya.
Dalam kunjungannya di wilayah perbatasan yakni Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan ini, ada beberapa persoalan terkait sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam mendukung program pendidikan dan implementasi kurikulum merdeka yang lebih cenderung kepada penggunaan teknologi.
Selain itu, lanjut dia, masih ada daerah yang tidak mempunyai akses internet dan penerangan listrik.
“Artinya itu salah satu persoalan yang cukup besar yang akan kami coba sampaikan, tidak hanya dengan OPD pemerintah Kabupaten Sambas bahkan dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” jelasnya. (hen)
