Home / Pemerintahan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Investasi Kalbar Terealisasi Lebih 100 Persen, Pemerintah Harus Permudah Birokrasi untuk PMA

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar". di Sekber Satukata, Pontianak, Kamis (8/10/2026).

Sambas Times. Teresia Widi A Adis, Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan bahwa Investasi Kalbar telah terealisasi lebih dari 100 Persen.

Untuk semester 1 tahun 2026 tercapai Rp 10,6 triliun, sedangkan untuk 2026 ditargetkan sekitar Rp 21 triliun. Realisasi investasi tahun 2025 bahkan mencapai lebih dari 100 persen, yaitu Rp 51,36 triliun dengan target Rp 30,39 triliun.

“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen, pemerintah meminta pengusaha memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tidak hanya berinvestasi. Tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat, “kata Teresia, Kamis (8/10/2026).

Realisasi investasi itu disampaikan Teresia di Sekretariat Bersama (Sekber) Satukata, pada Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema “Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar”.

BACA JUGA:  Anwari Hadiri Musdes RKP Desa Saing Rambi TA 2024

Ia menegaskan, saat ini Kalbar masih membuka pintu investasi. Namun, kemitraan antara pengusaha, pemerintah dan UMKM juga harus ditingkatkan. Sehingga, pengusaha harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat.

“Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan. Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tegasnya.

Sementara itu, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, mengingatkan pemerintah untuk mempermudah birokrasi investasi dan kepastian hukum terutama Penanaman Modal Asing (PMA).

“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan birokrasi untuk PMA tidak rumit. Sehingga pengusaha tidak berpikir dua kali untuk tanamkan modal. Jadi harus ada yang menjembatani, ” tegas Fahmi.

BACA JUGA:  Peduli Kesejahteraan ODGJ, DPRD Sambas Kunker ke Dinsos KKR

Fahmi berharap, birokrasi yang diberlakukan pemerintah untuk ekspor, impor dan investasi dari luar negeri bisa disederhanakan lagi. Sehingga para pengusaha tidak merasa dirugikan dengan aturan yang berbelit-belit.

“Pemerintah Kalbar perlu siapkan langkah strategis dalam investasi untuk kemajuan perekonomian. Perlu dilakukan hilirisasi yang optimal, sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar,” pesannya.

Penulis: Muhammad Ridho| Dapatkan Update News Sambas Times

Share :

Baca Juga

Musrenbang

Pemerintahan

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Satono Sampaikan Arah Pembangunan Daerah
Peneliti BRIN Herie Saksono foto bersama usai Rakor Perencanaan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Peneliti BRIN Salut Program Inovasi Pemda Sambas
Sekda Sambas Ir H Ferry Madagaskar MSi menyaksikan Program Inovasi Aksi Perubahan Disposisi Elektronik Disparpora Kabupaten Sambas.

Pemerintahan

Disparpora Launching Inovasi Aksi Perubahan Disposisi Elektronik
Bupati Sambas Satono, S.Sos.I., MH

Pemerintahan

Sambut Malam Pergantian Tahun Dengan Kegiatan Keagamaan

Pemerintahan

Jalan Desa Rambayan Menuju Dermaga Perigi Piyai Memprihatinkan
GMNI bersama KPu Kabupaten Sambas mengabadikan momen foto Berama usai kegiatan Sekolah Demokrasi Politik belum lama ini di KPU Kabupaten Sambas.

Pemerintahan

GMNI Gelar Sekolah Demokrasi Politik Bersama KPU Sambas
Award Costumer Government Orchard yang diterima DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Sambas terima Award Costumer Government Orchard
Polres Sambas

Pemerintahan

Kapolres Sambas Hadiri Dialog Pemilukada Damai 2024
error: Content is protected !!