Sambas Times. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Subhan Nur mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan kontraktor terhadap Waterfront Istana Alwatzikhobillah, Kabupaten Sambas.
Dikatakan Subhan, pekerjaan tersebut salah teknis yang menyebabkan tebing Waterfront Muara Ulakan rubuh. Gubernur harus tanggungjawab dan menganggarkan kembali tahun 2023.
“Setelah kita monitoring kenyataan di lapangan, pekerjaannya yang dilakukan ini hancur lebur, terjadi abrasi disebabkan kesalahan teknis,”. Kata Ketua Komisi IV DPRD Kalbar H Subhan Nur, Kamis (22/12/2022).
Legislator Partai Nasdem ini mengatakan, hancurnya Tebing Muare Ulakan tersebut bukan karena bencana, namun karena kesalahan teknis dari kontraktor. Sehingga ia meminta Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk menganggarkan kembali.
“Ini bukan bencana, jika dinyatakan bencana harus ada surat keterangan dari instansi terkait, kan ada peninjauan dan ada surat keputusan. Ini jelas kesalahan teknis yang menyebabkan abrasi,” lanjutnya.
Subhan menegaskan, berdasarkan hasil monitoring, ada kesalahan teknis dari pelaksanaannya. Karena kita tahu ini daerah tebing tidak boleh ditumpukkan barang yang berat.
Ia mengatakan, bahwa Komisi IV DPRD Kalbar pernah meninjau pekerjaan Waterfront serta mengingatkan kontaktor untuk waspada. Karena kawasan tersebut merupakan tebing yang rawan jika dilewati barang berat.
“Ini kunjungan kerja kita kedua, sebelumnya kita juga Kunker pada awal pekerjaan, dan kita ingatkan pekerjaan menggunakan tongkang, kenyataan masih di darat, akibatnya jalan rusak, dan tebing ambruk,” sesal Subhan.
Subhan Minta Pekerjaan WF Dianggarkan Kembali
Sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ia meminta Gubernur Kalbar untuk menganggarkan kembali, sehingga dapat memperindah Cagar Budaya Istana Alwaazikhoebillah.
“Kita minta ini di anggarkan kembali oleh Gubernur pada tahun depan, karena runtuhnya tebing memutus jalan masuk istana. Hingga mendekati Gerbang Segi Delapan Kesultanan Sambas,” tegasnya.
Subhan Nur juga berharap, untuk ke depan gunakan kontraktor yang berkualitas kerjanya, kalau kontraktor sekarang hancur lebur, harus di blacklist.
“Kita minta juga kontraktor yang kualitas kerjanya bagus dan bertanggung jawab, kalau kontraktor yang seperti ini harus di blacklist, bukan memperindah, tapi malah merusak,” pungkasnya.
Untuk kedua kalinya Komisi IV DPRD Kalbar meninjau pekerjaan WF Kesultanan Sambas, kali ini Komisi IV DPRD Kalbar didampingi Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi melihat hasil pekerjaan WF yang gagal.
Diketahui kontraktor pelaksana CV. Zee Indo Artha, dengan Konsultan Pengawas CV Zamrud Griya Kteasitama dengan tanggal kontrak 21 Juni 2022, waktu pelaksanaan 180 hari Kalender untuk Renovasi Kawasan Waterfront Sambas dengan nilai kontrak Rp. 8.826.828.000. (edo)
