Home / Pemerintahan

Jumat, 4 Agustus 2023 - 12:45 WIB

Percepat Realisasi RTLH, DPRD Sambas Konsultasi ke Balai P2P Kalimantan I

Komisi II dan III melakukan konsultasi RTLH ke Balai P2P Kalimantan I, Jumat (4/8/2023).

Komisi II dan III melakukan konsultasi RTLH ke Balai P2P Kalimantan I, Jumat (4/8/2023).

Sambas Times. DPRD Kabupaten Sambas melalui Komisi II dan Komisi III melakukan Konsultasi ke Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (P2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Jum’at (4/8/2023)

Konsultasi di lakukan dalam rangka sharing informasi, saran dan penjelasan terkait mekanisme dan percepatan realisasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sambas.

Ketibaan Anggota Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Sambas di terima Kepala Balai P2P Ir Andy Suganda MT Diruang Rapat Kepala Balai P2P Kalimantan I.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sambas, Trisno SH mengatakan, kunjungan kerja Komisi II dan III DPRD Sambas untuk sharing informasi dan penjelasan terkait mekanisme bantuan rumah yang tak layak huni di Kabupaten Sambas.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Sambas Salut Kompetisi Mini Soccer Antar Instansi

“Kami dari Komisi II dan Komisi III DPRD Sambas hadir ke Balai P2P Kalimantan I ini untuk sharing dan memperoleh penjelasan Terkait Mekanisme memperoleh bantuan Rumah yang tak layak huni untuk di kabupaten Sambas” kata Trisno.

Komisi II dan III DPRD Sambas mengabadikan momen di Kantor Balai P2P Kalimantan I di Pontianak.
Trisno Sampaikan Penanganan RTLH Program BSPS

Trisno mengungkapkan, penanganan RTLH di lakukan melalui program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS ini didasari Surat Edaran Dirjen Perumahan No.14/SE/Dr/2022 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program BSPS.

Mekanisme pelaksanaan BSPS di lakukan dengan tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan.

Sedangkan Kebijakan syarat rumah layak huni, kata Trisno, haruslah mencakup spesifikasi pencahayaan yang cukup. Serta memiliki ketahanan bangunan dengan standar SNI, luas bangunan yang cukup dan tersedianya sanitasi dan air minum.

BACA JUGA:  DPRD Harap Kartu Tani Tingkatkan Kesejahteraan Petani

“Kita berharap di Sambas dapat segera terealisasi rumah yang layak huni. Dengan spesifikasi yang baik dan nyaman untuk bertempat tinggal,” harap Trisno.

Ia juga menambahkan, penanganan RTLH di Kabupaten Sambas akan sangat membantu masyarakat untuk menempati hunian yang layak. Dan memacu masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

“Percepatan penanganan RTLH ini sangat bermanfaat untuk menghadirkan hunian yang layak bagi keluarga. Serta dapat memacu masyarakat melaksanakan pola hidup yang sehat,” ujar Trisno mengakhiri. (edo).

Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Prabasa Anantatur Wakil Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas

Pemerintahan

Prabasa Sebut Piste Amping Reuni Bersama Burhanuddin A Rasyid
bupati sambas H. Satono

Pemerintahan

PKK Berkontribusi Besar Bagi Kabupaten Sambas
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden Atasi Inflasi Daerah
DPRD Sambas

Pemerintahan

Banmus DPRD Sambas Kunker ke DPRD Kalbar
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas
Suasana Rakor Penetapan penerima KPM BLT-DD Tahun 2024 di Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Desa Semparuk Tetapkan 17 Penerima KPM BLT-DD
BNPP RI

Pemerintahan

Bupati Terima Kunjungan Sekretaris BNPP RI, Bahas Pembangunan PLBN Temajuk
Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin mendampingi Pemdes Mekar Sekuntum ke BPJN XX Kalbar

Pemerintahan

DPRD Dampingi Pemdes Mekar Sekuntum Kunjungi BPJN XX Kalbar
error: Content is protected !!