Home / Pemerintahan

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:01 WIB

Fraksi PDI P Ingatkan WTP Bukan Tolak Ukur Keberhasilan APBD

Mardani juru bicara Fraksi PDI P menyampaikan PU Fraksi nya, Jumat (14/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

Mardani juru bicara Fraksi PDI P menyampaikan PU Fraksi nya, Jumat (14/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

Sambas Times. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan tolak ukur berhasilnya pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan APBD.

Penyampaian PU Fraksi PDI P disampaikan juru bicaranya Mardani, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023, Jumat (14/6/2024).

“Kami mengapresiasi capaian opini WTP, hanya saja itu bukan tolak ukur keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan semua komponen pendukung didalamnya,” ingat Mardani.

Ia mengatakan, keberhasilan yang terbaik merupakan implementasi angka-angka, sebagaimana yang telah dituliskan dalam pidato pengantar Bupati Sambas yang lalu.

BACA JUGA:  Sekjen Kemendikbudristek Lantik Empat Pejabat Poltesa

Implementasi angka-angka itu bisa memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan daerah, serta menimbulkan dampak pelayanan publik yang optimal secara nyata.

“Pelaksanaan APBD seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian daerah, serta mengcover permasalahan daerah. Seperti meningkatkan pendapatan daerah,” tutur Mardani.

Mardani mencontohkan beberapa studi kasus, seperti pelaksanaan kegiatan APBD yang terdapat keterlambatan pembayaran, hingga kasus TPP ASN Kabupaten Sambas menjadi perbincangan, baik diruang publik digital maupun forum langsung.

“Oleh karenanya, menurut kami, angka-angka yang disebutkan dalam keberhasilan pelaksanaan APBD tahun 2023, harus bisa relevan dengan hasilnya,” imbau dia.

BACA JUGA:  Staf Ahli Kementerian BUMN Salut PLN Dorong Kemajuan UMKM Kalbar

Selain itu, Mardani juga menyinggung tentang Pinjaman Daerah. Fraksinya meminta agar secara rinci dari pembiayaan pinjaman itu dapat dirinci dengan baik.

“Fraksi PDI P berharap Pemda dapat memberikan penjelasan mendalam kedepannya, apakah sasaran penggunaan pinjaman daerah mengandung target sasaran pasti, atau malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya,” harap Mardani.

Harapan lain, realisasi APBD tahun anggaran 2023 seharusnya bisa mengcover permasalahan evaluasi kebijakan tahun sebelumnya. Agar tidak menimbulkan masalah baru di publik dan seterusnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Hadiri Manasik Haji Mandiri CJH Kabupaten Sambas
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Lantik 146 Pejabat Fungsional
JSSB

Pemerintahan

Subhan Nur : JSSB Dorong Kemajuan Ekonomi Masyarakat
Wabup Hero Lepas 19 CJH Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Wabup Hero Lepas 19 CJH Kabupaten Sambas
Polres Sambas

Pemerintahan

Polda Kalbar Selenggarakan Binteknis Polsus di Polres Sambas
Suasana Halal Bihalal PPDI Kabupaten Sambas

Pemerintahan

PPDI Gelar Halal Bihalal Perangkat Desa se Kabupaten Sambas
TMMD

Pemerintahan

Kasi Ter Kasrem 121/ABW Bantu Warga Kurang Mampu di Lokasi TMMD Ke-126
Bupati Sambas bersama OPD terkait, saat melaksanakan rakor bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jumat (29/07/2022)

Pemerintahan

Komisi III DPRD Sambas Dukung Rencana Pembangunan Tol Laut
error: Content is protected !!