Home / Pemerintahan

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:32 WIB

Ketua DPRD Sambas Hadiri Penyampaian LKPP dan IPHS II Presiden RI di JCC

Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas saat menghadiri penyampaian LKPP dan IPHS II di JCC, Senin (8/7/2024)

Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas saat menghadiri penyampaian LKPP dan IPHS II di JCC, Senin (8/7/2024)

Sambas Times. Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menghadiri penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, Senin (8/7/2024).

Kegiatan di Jakarta Convention Centre (JCC) merupakan event nasional yang menghadirkan Kepala Daerah beserta Ketua DPRD seluruh Indonesia. Presiden RI Joko Widodo dan para Menterinya turut menghadiri kegiatan itu.

Pada momentum itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir, antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar sependapat apa yang disampaikan Ketua BPK RI, Isma Yatun, bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan.

BACA JUGA:  Bidar Race Pasar Melayu Spirit Lestarikan Sungai Sambas

“Sangat sependapat apabynah disampaikan Ketua BPK RI,
karena pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016,” kutipnya.

Pemberian opini oleh BPK telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

BACA JUGA:  Fraksi PAN Berikan 3 Rekomendasi Kepada Pemda Sambas

“Opini WTP menjadi refleksi pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah anggaran. Serta capaian membanggakan dari komitmen pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dan negara,” ujar Abu Bakar.

Harapan Ketua DPRD, penguatan akuntabilitas keuangan negara
selama satu dekade terakhir menjadi pembelajaran penting bagi semua komponen penyelenggara pemerintahan.

“Seperti yang diharapkan Pak Presiden, acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan hasil dari BPK. Terutama dalam mengelola keuangan negara,” ulas Ketua DPRD.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Gubernur Kalbar Sutarmidji menyerahkan 20 unit rumah bagi masyarakat Kecamatan Jawai

Pemerintahan

Gubernur Kalbar Serahkan 20 Unit Rumah di Kecamatan Jawai
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi

Kesehatan

Wabup Rofi Ajak Stakeholder Sinergis Atasi Stunting
Bupati Sambas Satono didampingi Direktur Poltesa dan undang mengabadikan momen bersama Mahasiswa PKKMB

Pemerintahan

Satono Ajak Mahasiswa Dukung Percepatan Pembangunan Daerah
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati, Walikota dan Direktur Astra Resmikan Gerbang Mahligai Pesisir
Suasana pengamanan Pilkades Serentak di Kabupaten Sambas oleh TNI, Polri dan Masyarakat

Pemerintahan

Kades Terpilih Diharapkan Bisa Menjalankan Tugas Dengan Baik
Kepala Desa Lubuk Dagang Su'aib menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar

Pemerintahan

Kades Lubuk Dagang Ucapkan Terima Kasih Bantuan Gubernur dan Wagub Kalbar
Anggota Komisi IV DPRD Kalbar mengabadikan momen foto bersama usai konsultasi di Kementrian PUPR RI.

Pemerintahan

Komisi IV DPRD Kalbar Konsultasi Jalan Negara ke Kementrian PUPR
Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melakukan konsultasi ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalbar

Pemerintahan

Pansus DPRD Sambas Konsultasi Raperda ke Dinas TPH Kalbar
error: Content is protected !!