Home / Pemerintahan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Investasi Kalbar Terealisasi Lebih 100 Persen, Pemerintah Harus Permudah Birokrasi untuk PMA

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar". di Sekber Satukata, Pontianak, Kamis (8/10/2026).

Sambas Times. Teresia Widi A Adis, Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan bahwa Investasi Kalbar telah terealisasi lebih dari 100 Persen.

Untuk semester 1 tahun 2026 tercapai Rp 10,6 triliun, sedangkan untuk 2026 ditargetkan sekitar Rp 21 triliun. Realisasi investasi tahun 2025 bahkan mencapai lebih dari 100 persen, yaitu Rp 51,36 triliun dengan target Rp 30,39 triliun.

“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen, pemerintah meminta pengusaha memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tidak hanya berinvestasi. Tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat, “kata Teresia, Kamis (8/10/2026).

Realisasi investasi itu disampaikan Teresia di Sekretariat Bersama (Sekber) Satukata, pada Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema “Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar”.

BACA JUGA:  Kakanwil Kemenag Kalbar Hadiri Sosialisasi Penurunan Stunting

Ia menegaskan, saat ini Kalbar masih membuka pintu investasi. Namun, kemitraan antara pengusaha, pemerintah dan UMKM juga harus ditingkatkan. Sehingga, pengusaha harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat.

“Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan. Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tegasnya.

Sementara itu, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, mengingatkan pemerintah untuk mempermudah birokrasi investasi dan kepastian hukum terutama Penanaman Modal Asing (PMA).

“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan birokrasi untuk PMA tidak rumit. Sehingga pengusaha tidak berpikir dua kali untuk tanamkan modal. Jadi harus ada yang menjembatani, ” tegas Fahmi.

BACA JUGA:  Anwari Buka Turnamen Voli Saing Rambi Cup 2023

Fahmi berharap, birokrasi yang diberlakukan pemerintah untuk ekspor, impor dan investasi dari luar negeri bisa disederhanakan lagi. Sehingga para pengusaha tidak merasa dirugikan dengan aturan yang berbelit-belit.

“Pemerintah Kalbar perlu siapkan langkah strategis dalam investasi untuk kemajuan perekonomian. Perlu dilakukan hilirisasi yang optimal, sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar,” pesannya.

Penulis: Muhammad Ridho| Dapatkan Update News Sambas Times

Share :

Baca Juga

Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi

Pemerintahan

Wabup Harap Kehadiran DPC HARPI Tingkatkan Ekonomi Kreatif
Suriadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Suriadi Harap Pelayanan SIM Polres Sambas Makin Lancar
Ketua Pansus 1 DPRD Sambas Supni Alatas pada kunjungan ke Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar

Pemerintahan

Pembahasan Raperda LKPJ, Pansus 1 Libatkan Mitra Kerja
Suasana rapat persiapan peresmian Rumah Melayu Sambas

Pemerintahan

Pemda dan MABM Mantapkan Agenda Peresmian Rumah Melayu
Suasana pendataan ulang Aplikasi ASIK oleh Kapus dan Tenaga Kesehatan

Kesehatan

Kapus dan Tenaga Kesehatan Data Ulang Aplikasi ASIK
Kepala Desa Tanjung Bugis menyerahkan kunci rumah kepada keluarga Tarmizi

Pemerintahan

Pemdes Tanjung Bugis Serah Terima Bedah Rumah
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Resmikan Tugu Veteran 10 Januari 1949
Bantuan Masjid

Pemerintahan

Safari Ramadan di Jawai, Pemda Sambas Serahkan Bantuan Masjid
error: Content is protected !!