Home / Pemerintahan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 19:12 WIB

Investasi Kalbar Terealisasi Lebih 100 Persen, Pemerintah Harus Permudah Birokrasi untuk PMA

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar

Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema 'Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar". di Sekber Satukata, Pontianak, Kamis (8/10/2026).

Sambas Times. Teresia Widi A Adis, Ketua Tim Kerja Penanaman Modal Dinas PMPTSP Kalimantan Barat (Kalbar) menyampaikan bahwa Investasi Kalbar telah terealisasi lebih dari 100 Persen.

Untuk semester 1 tahun 2026 tercapai Rp 10,6 triliun, sedangkan untuk 2026 ditargetkan sekitar Rp 21 triliun. Realisasi investasi tahun 2025 bahkan mencapai lebih dari 100 persen, yaitu Rp 51,36 triliun dengan target Rp 30,39 triliun.

“Dengan tercapainya realisasi lebih dari 100 persen, pemerintah meminta pengusaha memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat, tidak hanya berinvestasi. Tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat, “kata Teresia, Kamis (8/10/2026).

Realisasi investasi itu disampaikan Teresia di Sekretariat Bersama (Sekber) Satukata, pada Forum Group Discussion (FGD) Session I yang mengangkat tema “Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalbar”.

BACA JUGA:  Bupati Sambas Lepas Ratusan Peserta Fun Bike 2023

Ia menegaskan, saat ini Kalbar masih membuka pintu investasi. Namun, kemitraan antara pengusaha, pemerintah dan UMKM juga harus ditingkatkan. Sehingga, pengusaha harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat.

“Kemitraan dengan UMKM harus ditingkatkan. Bahkan pemerintah saat ini sudah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan perusahaan besar melakukan kemitraan dengan UMKM,” tegasnya.

Sementara itu, Praktisi Ekonomi Kalbar, Muhammad Fahmi, mengingatkan pemerintah untuk mempermudah birokrasi investasi dan kepastian hukum terutama Penanaman Modal Asing (PMA).

“Harus ada kepastian hukum dalam regulasi penanaman modal asing. Perkuat pelayanan perizinan birokrasi untuk PMA tidak rumit. Sehingga pengusaha tidak berpikir dua kali untuk tanamkan modal. Jadi harus ada yang menjembatani, ” tegas Fahmi.

BACA JUGA:  Kelompok Kerja Guru dan Kepsek Tebas Gelar Bimtek Supervisi

Fahmi berharap, birokrasi yang diberlakukan pemerintah untuk ekspor, impor dan investasi dari luar negeri bisa disederhanakan lagi. Sehingga para pengusaha tidak merasa dirugikan dengan aturan yang berbelit-belit.

“Pemerintah Kalbar perlu siapkan langkah strategis dalam investasi untuk kemajuan perekonomian. Perlu dilakukan hilirisasi yang optimal, sehingga alur produksi, distribusi dan pemasaran dari dan ke Kalbar bisa berjalan lancar,” pesannya.

Penulis: Muhammad Ridho| Dapatkan Update News Sambas Times

Share :

Baca Juga

Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Tinjau Operasi Pasar di Pemangkat
Makam Ratu Sepudak

Pemerintahan

Karya Bakti TNI, Kembali Bersihkan Makam Ratu Sepudak
Wabup Hero Buka Musda DPD APKASINDO, Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Pemerintahan

Wabup Hero Buka Musda DPD APKASINDO, Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Sambas Tinjau Sengketa Lahan Poktan Sekapur Sirih dan PT KMP
Anggota DPRD Sambas saat menghadiri peresmian Kebun Raya Sambas, Senin (14/8/2023).

Pemerintahan

DPRD Bangga Kabupaten Sambas Miliki Kebun Raya
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Tertarik Mall Pelayanan Publik PTSP Singkawang
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Sambas

Pemerintahan

Priyo Sampaikan Kesan Selama Menjabat Karutan Sambas
Ketua DPRD Sambas H Abu

Pemerintahan

DPRD Harap Musrenbang Langkah Majukan Kabupaten Sambas
error: Content is protected !!