Home / Pemerintahan

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Forum Tenaga Honorer Sambas Sampaikan Keluhan ke Kemendikbudristek

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Sambas Times. Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas melakukan audensi menyampaikan keluhan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Agustus 2025.

Juniardi Sekretaris Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas menjelaskan, keluhan disampaikan karena kondisi tenaga honorer saat ini semakin memprihatinkan.

Dalam pertemuan tersebut, forum menyoroti problem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jauh dari kebutuhan daerah.

Selain itu, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, serta ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi tenaga honorer juga menjadi keluhan.

“Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik justru kehilangan hak untuk menerima honor BOSP. Sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” tegas Juniardi.

Ia menegaskan, bahwa forum tanpa langkah konkret, karena kekosongan tenaga pendidik akan semakin meluas. Dari data tahun 2023-2026 akan ada lebih dari seribu guru pensiun, sementara rekrutmen PPPK belum mencukupi kebutuhan riil daerah.

Mardani Ketua Komisi IV DPRD Sambas bersama anggota DPRD Komisi IV lainnya yang hadir mendampingi forum guru honorer dalam audensi itu menilai masalah tenaga honorer tidak bisa lagi ditunda.

“Sangat penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen tenaga pendidik, dan kebijakan honorarium agar kualitas pendidikan di Sambas tidak semakin tergerus.” Kata Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Sambas.

Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas mendesak pemerintah menyusun regulasi khusus tentang honorer. Membuka formasi PPPK tenaga kependidikan, serta menjamin jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh tenaga honorer.

Mereka menilai, tanpa langkah hukum yang jelas, tenaga honorer akan tetap berada pada posisi rentan dan terpinggirkan.

Dengan adanya pertemuan bersama Kemendikbud ini, diharapkan tuntutan mereka tidak sekadar dicatat. Tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan Kabupaten Sambas.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Lantik OPD

Pemerintahan

Bupati Satono Lantik 11 Pimpinan OPD Kabupaten Sambas
Indonesia Emas 2045

Pemerintahan

Dorong Percepatan Ekonomi Sambas Menuju Indonesia Emas 2045
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Ambil Sumpah dan Janji Jabatan 142 PNS Pemda Sambas
H Badri Kodri Anggota DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Anggota DPRD Dukung Kapolsek Pemangkat Berikan Penyuluhan ke Sekolah
Dandim 1208 Sambas Letkol Inf Dadang Armada Sari

Pemerintahan

Dandim dan Bupati Dampingi Kunker Gubernur di Sambas
Yakob anggota DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Yakob Pujana Dukung Festival Seni dan Budaya Tahun 2025
Ketua DPRD Sambas Abu Bakar memimpin Sidang Paripurna Tanggapan Bupati Sambas terhadap PU Fraksi DPRD,

Pemerintahan

DPRD Gelar Paripurna Tanggapan Bupati Terhadap Dua Raperda
Pemerintah Kecamatan Tangaran melaksanakan Safari Ramadan 1446 Hijriah di di Masjid Al Falah Desa Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas.

Pemerintahan

Safari Ramadan, Sekcam Tangaran Sosialisasikan Program Pemerintah
error: Content is protected !!