Home / Pemerintahan

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Forum Tenaga Honorer Sambas Sampaikan Keluhan ke Kemendikbudristek

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Sambas Times. Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas melakukan audensi menyampaikan keluhan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Agustus 2025.

Juniardi Sekretaris Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas menjelaskan, keluhan disampaikan karena kondisi tenaga honorer saat ini semakin memprihatinkan.

Dalam pertemuan tersebut, forum menyoroti problem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jauh dari kebutuhan daerah.

Selain itu, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, serta ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi tenaga honorer juga menjadi keluhan.

“Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik justru kehilangan hak untuk menerima honor BOSP. Sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” tegas Juniardi.

Ia menegaskan, bahwa forum tanpa langkah konkret, karena kekosongan tenaga pendidik akan semakin meluas. Dari data tahun 2023-2026 akan ada lebih dari seribu guru pensiun, sementara rekrutmen PPPK belum mencukupi kebutuhan riil daerah.

Mardani Ketua Komisi IV DPRD Sambas bersama anggota DPRD Komisi IV lainnya yang hadir mendampingi forum guru honorer dalam audensi itu menilai masalah tenaga honorer tidak bisa lagi ditunda.

“Sangat penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen tenaga pendidik, dan kebijakan honorarium agar kualitas pendidikan di Sambas tidak semakin tergerus.” Kata Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Sambas.

Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas mendesak pemerintah menyusun regulasi khusus tentang honorer. Membuka formasi PPPK tenaga kependidikan, serta menjamin jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh tenaga honorer.

Mereka menilai, tanpa langkah hukum yang jelas, tenaga honorer akan tetap berada pada posisi rentan dan terpinggirkan.

Dengan adanya pertemuan bersama Kemendikbud ini, diharapkan tuntutan mereka tidak sekadar dicatat. Tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan Kabupaten Sambas.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Hut Kabupaten Sambas

Pemerintahan

HUT Kabupaten Sambas, Bupati Satono Ajak Perkuat Kebersamaan
Suasana Rakor Pendapatan Daerah se Kalbar, di Aula Kantor Bupati Sambas

Pemerintahan

Pemda Sambas Rakor Pendapatan Daerah se Kalbar
Disdukcapil Sambas

Pemerintahan

Warga Merabuan Antusias Hadiri Layanan Jemput Bola Adminduk
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Budaya

Kurator Museum Daerah Sambas Sosialisasi Sejarah ke SMPN 4 Paloh
Buku Panduan Membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bidang PIAK Disdukcapil Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Berikut Cara Install Aplikasi IKD Bagi Pengguna KTP Elektronik
Desa Semata

Pemerintahan

Desa Semata Gelar Musdes Penyusunan RKPDes 2026
Dprd Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Konsultasi Tenaga Honorer Kemenpan RB
Anggota DPRD Sambas Budiono

Pemerintahan

Jalan Semperiuk B menuju Desa Jelu Air Mulai Dikerjakan
error: Content is protected !!