Sambas Times. Ketika nilai tukar rupiah tembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, perdebatan publik kembali menghangat. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai tanda bahaya yang mengingatkan pada krisis masa lalu.
Sebagian lainnya menganggap kondisi tersebut sebagai fenomena biasa yang merupakan konsekuensi dari dinamika ekonomi global.
Dari dua pandangan yang saling berhadapan, muncul satu pertanyaan yang patut diajukan secara jujur, apakah kita sedang menghadapi masalah ekonomi serius, atau hanya semakin terampil menormalisasi gejala pelemahan yang terjadi.
Berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, rupiah berada pada level Rp18.000 per dolar AS, jauh lebih lemah dibandingkan beberapa tahun lalu ketika masih kisaran Rp14.000–Rp15.000 per dolar AS.
Artinya, dalam beberapa tahun terakhir, rupiah telah kehilangan sebagian besar daya tukarnya terhadap mata uang global yang menjadi acuan perdagangan dan investasi internasional.
Pemerintah dan otoritas ekonomi tentu memiliki argumen yang tidak sepenuhnya salah. Mereka menyebut penguatan dolar AS dipicu ketidakpastian ekonomi dunia, tingginya suku bunga, konflik geopolitik, hingga perlambatan ekonomi global.
Namun persoalannya, penjelasan yang terus berulang tentang faktor eksternal sering kali membuat kita lupa melihat ke dalam cermin sendiri.
Dalam ekonomi politik, nilai tukar bukan sekadar angka statistik. Nilai tukar adalah refleksi kepercayaan. Ketika investor menempatkan uangnya di suatu negara, mereka tidak hanya membeli obligasi atau saham.
Mereka membeli keyakinan terhadap masa depan negara tersebut. Mereka membeli stabilitas politik, kepastian hukum, kualitas institusi, dan konsistensi kebijakan ekonomi.
Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh dibaca semata-mata sebagai fenomena moneter. Di balik angka Rp18.000 per dolar terdapat pertanyaan yang lebih mendasar mengenai kemampuan negara menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.
Jika kita membandingkan Indonesia dengan negara berkembang lainnya, ini cukup menarik. India misalnya, masih mampu menjaga nilai tukarnya di sekitar 86 rupee per dolar AS. Brasil berada di kisaran 5 hingga 6 real per dolar AS.
Meksiko berkisar 19 hingga 20 peso per dolar AS. Bahkan Vietnam yang dikenal sebagai negara dengan mata uang berdenominasi besar tetap menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif kuat melalui pertumbuhan industri manufakturnya.
Perbandingan bukan untuk menyederhanakan persoalan
Setiap negara memiliki struktur ekonomi yang berbeda. Namun ada satu pelajaran penting yang dapat diambil.
Negara yang memiliki basis industri kuat, produktivitas tinggi, dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap modal spekulatif asing cenderung lebih tahan menghadapi tekanan global.
Di sinilah letak persoalan Indonesia. Selama bertahun-tahun kita menikmati pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, tetapi sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas.
Ketika harga komoditas tinggi, ekonomi terlihat sehat. Ketika harga komoditas melemah atau terjadi gejolak global, kerentanan itu kembali terlihat.
Ironisnya, setiap kali indikator ekonomi menunjukkan tekanan, respons yang muncul sering kali bersifat defensif. Kritik dianggap pesimisme. Kekhawatiran dianggap kepanikan.
Padahal dalam tradisi negara demokrasi yang sehat, kritik justru berfungsi sebagai sistem peringatan dini agar pemerintah tidak terjebak dalam zona nyaman.
Yang perlu dipahami, krisis ekonomi tidak pernah datang dengan tanda bertuliskan “krisis”. Krisis selalu diawali oleh gejala-gejala yang dianggap biasa.
Tahun 1997 misalnya, banyak pihak awalnya juga meyakini fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Namun dalam waktu singkat nilai tukar rupiah runtuh, sektor perbankan kolaps, inflasi melonjak, dan kepercayaan publik terhadap negara mengalami guncangan besar.
Tentu kondisi saat ini berbeda dengan 1998. Cadangan devisa Indonesia masih relatif kuat, sistem perbankan lebih terawasi, dan kapasitas fiskal negara jauh lebih baik. Perbedaan itu tidak menjadi alasan mengabaikan sinyal-sinyal peringatan yang mulai muncul.
Pelepasan Rupiah Miliki Dampak Nyata
Pelemahan rupiah memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat. Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan strategis, mulai bahan bakar, bahan baku industri, hingga komponen teknologi.
Akibatnya biaya produksi naik dan pada akhirnya harga barang yang dibeli masyarakat ikut meningkat. Dengan kata lain, pelemahan rupiah pada akhirnya bermuara pada persoalan daya beli rakyat.
Bagi masyarakat Kalimantan Barat, dampaknya memiliki dimensi yang lebih spesifik. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, aktivitas ekonomi lintas batas menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.
Pergerakan nilai tukar tidak hanya memengaruhi harga barang impor, tetapi juga aktivitas perdagangan perbatasan, biaya logistik, dan daya saing ekonomi daerah.
Karena itu, persoalan rupiah bukan hanya urusan Bank Indonesia atau pelaku pasar keuangan di Jakarta. Ini adalah persoalan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat hingga ke daerah-daerah, termasuk Kalimantan Barat.
Pertanyaan terpenting saat ini bukan apakah Indonesia sedang krisis. Pertanyaan yang lebih relevan adalah, apakah kita memiliki keberanian untuk mengakui bahwa ada persoalan struktural yang perlu dibenahi.
Sebab negara yang maju bukanlah negara yang bebas dari masalah, melainkan negara yang mampu mengidentifikasi masalahnya secara jujur dan menyelesaikannya secara konsisten.
Rupiah yang menyentuh Rp18.000 per dolar seharusnya dibaca sebagai alarm, bukan sebagai alasan untuk panik, tetapi juga bukan untuk diabaikan.
Alarm tidak diciptakan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa sebelum keadaan menjadi lebih buruk.
Sejarah mengajarkan, ekonomi sering kali runtuh bukan karena kurangnya data atau informasi, melainkan terlalu banyak pihak yang memilih merasa nyaman, bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika optimisme berubah menjadi penyangkalan, saat itulah risiko sesungguhnya mulai muncul.
Maka, pelemahan rupiah hari ini bukan hanya cerita tentang mata uang. Ia adalah cerita tentang kepercayaan, kualitas kebijakan publik, ketahanan ekonomi nasional, dan arah masa depan Indonesia.
Persoalannya sekarang, apakah kita mau mendengar pesan yang sedang disampaikan oleh pasar, atau kembali meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja meskipun angka-angka mulai berkata sebaliknya.
Penulis: Firdaus, S.IP., M.Sos.Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak | Dapatkan Update News Sambas Times
