Home / Pemerintahan

Jumat, 22 Agustus 2025 - 11:49 WIB

Forum Tenaga Honorer Sambas Sampaikan Keluhan ke Kemendikbudristek

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Forum Tenaga Guru Honorer Sambas bersama Komisi IV DPRD Sambas audensi terkait permasalahan guru honorer ke Kemendikbudristek belum lama ini di Jakarta.

Sambas Times. Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas melakukan audensi menyampaikan keluhan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Agustus 2025.

Juniardi Sekretaris Forum Tenaga Honorer Pendidikan Kabupaten Sambas menjelaskan, keluhan disampaikan karena kondisi tenaga honorer saat ini semakin memprihatinkan.

Dalam pertemuan tersebut, forum menyoroti problem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jauh dari kebutuhan daerah.

Selain itu, keterlambatan pencairan tunjangan profesi, serta ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai bagi tenaga honorer juga menjadi keluhan.

“Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik justru kehilangan hak untuk menerima honor BOSP. Sehingga praktis tidak memiliki gaji pokok,” tegas Juniardi.

Ia menegaskan, bahwa forum tanpa langkah konkret, karena kekosongan tenaga pendidik akan semakin meluas. Dari data tahun 2023-2026 akan ada lebih dari seribu guru pensiun, sementara rekrutmen PPPK belum mencukupi kebutuhan riil daerah.

Mardani Ketua Komisi IV DPRD Sambas bersama anggota DPRD Komisi IV lainnya yang hadir mendampingi forum guru honorer dalam audensi itu menilai masalah tenaga honorer tidak bisa lagi ditunda.

“Sangat penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen tenaga pendidik, dan kebijakan honorarium agar kualitas pendidikan di Sambas tidak semakin tergerus.” Kata Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Sambas.

Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas mendesak pemerintah menyusun regulasi khusus tentang honorer. Membuka formasi PPPK tenaga kependidikan, serta menjamin jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh tenaga honorer.

Mereka menilai, tanpa langkah hukum yang jelas, tenaga honorer akan tetap berada pada posisi rentan dan terpinggirkan.

Dengan adanya pertemuan bersama Kemendikbud ini, diharapkan tuntutan mereka tidak sekadar dicatat. Tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan Kabupaten Sambas.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Yakob Pujana Anggota DPRD

Pemerintahan

DPRD Apresiasi Pemda Sambas Buka Formasi CPNS dan P3K
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi

Pemerintahan

Laksanakan Inpres Nomor 1, Wabup Rofi Tinjau Pembangunan Fisik Perbatasan
Supni Alatas Anggota DPRD Sambas pada acara resepsi pernikahan Mensungai, Desa Sekura, Minggu (30/4/2023).

Pemerintahan

Supni Ajak Kedepankan Persatuan di Tahun Politik
DPRD Sambas

Pemerintahan

Momentum Berkreasi dan Inovasi Kemajuan Kalbar
Ketua TP-PKK Kabupaten Sambas foto Bersama pada kegiatan kampanye makan sayur dan buah

Pemerintahan

TP-PKK Ajak Bersama Kampanyekan Makan Sayur dan Buah
Bupati Sambas Satono menandatangani prasasti Jembatan Berkemajuan ke - 44 di Desa Sabaran

Pemerintahan

Bupati Satono Resmikan Jembatan Berkemajuan Non APBD ke – 44
Bupati Sambas Satono mengucapkan selama pada Sertijab Kapolda Kalbar Sabtu lalu di Pontianak.

Pemerintahan

Bupati Satono Hadiri Pisah Sambut Kapolda Kalbar
bupati sambas h satono

Pemerintahan

276 Warga Binaan Rutan Sambas Terima Remisi
error: Content is protected !!