Sambas Times. Peran Maman Abdurahman Wakil Ketua Komisi VII DPR RI memprakarsai sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Kabupaten Sambas mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Sambas Arifidiar.
“Atas nama masyarakat Kabupaten Sambas, tentu kita apresiasi digelarnya Sinergitas DPR RI dan BPH Migas oleh Maman Abdurahman Anggota DPR RI Dapil Kalbar 1 di Kabupaten Sambas,” kata Arifidiar, Selasa (16/8/2022) pagi.
Kegiatan sinergitas tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman, dan BPH Migas dihadiri Komite BPH Migas. Wahyudi Anas, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Ir H Prabasa Anantatur MH untuk menyampaikan permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalbar.
Sesuai apa yang disampaikan BPH Migas, untuk penyaluran BBM Subsidi masyarakat agar tepat sasaran. Hal ini sesuai regulasi, yakni merevisi Perpres Nomor 1991 Tahun 2014.
Dalam aturan tersebut, kendaraan roda enam keatas diizinkan membeli 200 liter per hari. Sedangkan angkutan umum diatur ada yang 60 liter hingga 80 liter perhari.
“Informasi dari BPH Migas ini rencana akan terapkan Oktober 2022, karena saat ini masih menunggu revisi dari Presiden. Jika disetujui, akan ada sosialisasi ke pemerintah daerah sebelum diimplementasikan,” ulas Anggota Fraksi Golkar DPRD Sambas.
Arifidiar juga memberikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dapil Kalbar 1 Maman Abdurahman ST yang mendorong penampungan Tangki BBM di Terminal BBM (TBBM) Pertamina Siantan untuk kebutuhan lama.
TBBM
Dari kutipan Maman Abdurahman, ulas Arifidiar, TBBM yang ada di Siantan hanya mampu menampung kebutuhan BBM dua hingga tiga hari saja. Sementara, daerah lain di Indonesia, rata-rata TBBM nya bisa menyimpan antara 9 sampai 15 hari.
Ia berharap, melalui sinergitas DPR RI, khususnya Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurahman bersama BPH Migas. Dapat mengatasi permasalah kelangkaan BBM di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas.
“TBBM Kalbar sudah tak memadai, dikarenakan kapasitas tangki hanya bisa mengamankan stok 2 hingga 3 hari. Ditambah lagi, posisi TBBM di Siantan, dimana pengangkutan lewat Sungai Kapuas mengalami kedangkalan. Sehingga berpengaruh terhadap kapasitas tangki yang bisa masuk, ini juga menjadi permasalahan,” kata Maman.
Bung maman sapaan akrabnya juga menyentil persoalan kelangkaan BBM bersubsidi, menurut pengamatannya di lapangan. Sebenarnya bukan semata persoalan perlunya penambahan kuota BBM, melainkan perlu penertiban ketat oknum-oknum yang menyelewengkan fungsi subsidi menjadi keuntungan.
“Jauhnya disparitas harga BBM bersubsidi terhadap harga industri menjadi daya tarik oknum tertentu bermain. Ungkapan itu membuktikan bahwa ia mengamati dan menguasai persoalan di lapangan. Dan dampaknya dirasakan nelayan kecil dan para sopir yang antri di sepanjang jalan menuju SPBU, “ulasnya. (edo)
