Sambas Times. Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPRD Kalbar, pada raket itu, KI Kalbar menyampaikan Capaian 2024 dan Rencana 2025, Kamis (16/1/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I membahas sinergi antar lembaga dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Serta evaluasi program kerja tahun 2024 dan rencana kerja KI Kalbar tahun 2025.
Rapat kerja itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, H Rasmidi SE MM, didampingi anggota Komisi I, yaitu Dra Hilaria Yusnani, Bartholomeus Brama, SIP dan H Ishak Ali Almuthahar SSos MSi.
H Rasmidi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Komisi I DPRD, KI, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalbar untuk menciptakan transparansi informasi yang lebih baik di Kalimantan Barat.
“Rapat ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi dengan mitra kerja, terutama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Kalimantan Barat,” ungkap H. Rasmidi.
Pemaparan Program Strategis 2025
Pada kesempatan tersebut, KI Kalbar yang diwakili Ketua KI, M Darusalam memaparkan sasaran strategis untuk tahun 2025.
M Darusalam menjelaskan, program strategis KI tahun 2025 berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan penyelesaian sengketa informasi, serta penataan layanan penyelesaian sengketa.
Ia menjelaskan, target utamanya adalah mendorong transparansi dan literasi informasi badan publik di Kalimantan Barat. Yaitu peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025
“Kami menargetkan peningkatan IKIP 2025, percepatan waktu penyelesaian sengketa informasi, serta keberhasilan pelaksanaan mediasi secara efektif,” ujar M Darusalam.
Dalam paparannya, Darusalam mengungkapkan, nilai IKIP Kalbar tahun 2024 berada di angka 81,97 atau peringkat 6 nasional, sedangkan nilai monitoring dan evaluasi – monev Kalbar berada di angka 94,62 atau kategori Informatif.
“Peningkatan signifikan pada tahun 2023 berada di posisi 16 nasional, tahun 2024 berada di posisi 6. Sedangkan Monev 2023 di angka 90,14 dan di 2025 di angka 94,62. tentunya ini kerja keras semua, termasuk Komisi I DPRD dan Diskominfo Kalbar,” ujarnya.
Turut hadir pula pada raket itu jajaran komisioner lainnya. Yakni Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Lufti Faurusal Hasan.
Komisioner Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Padmi Januarni Chendramidi, dan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik, Sabinus Matius Melano.
Selain itu Rapat Kerja juga dihadiri seluruh Kepala Bidang (Kabid) Diskominfo Kalbar yang diwakili Plh Kadis Kominfo Kalbar Reza Afrizal SPi ME.
Selain IKIP dan Monev, Sengketa IP Turut Meningkat
Wakil Ketua Komisi Informasi Kalbar, M Reinardo Sinaga mengungkapkan, selain nilai IKIP dan Monev. Jumlah partisipasi badan publik serta masyarakat memohon informasi hingga penyelesaian Sengketa Informasi Publik (IP) turut meningkat.
“Ada 9 register sengketa didominasi termohon nya, adalah Badan Publik BPN sejumlah kantor pertanahan se-Kalbar. Sedangkan ada 1 termohon dari Yayasan Pendidikan dalam hal ini Sekolah Tinggi dan 1 Bank BUMN,” ungkapnya.
Selain itu, Reinardo juga mengatakan, pihaknya mengapresiasi dukungan Komisi I DPRD Provinsi Kalbar untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik.
“Terima kasih seluruh anggota Komisi 1 DPRD Kalbar, karena merencanakan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya keterbukaan informasi publik,” katanya.
Reinardo mengatakan, ini merupakan hak mendasar bagi masyarakat. “Literasi masyarakat ini akan diwujudkan bersama KI Kalbar dan Komisi I DPRD Kalbar tahun 2025 ini,” ungkapnya.
Senada dengan hal itu, Koordinator Bidang PSI Lufti Faurusal Hasan. Serta komisioner lainnya yakni Sabinus Matius Melano dan Padmi Januarni Chendramidi juga turut mengapresiasi sambutan hangat Komisi I ini.
“Komisi I DPRD Kalbar menyambut positif pembentukan Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang kami titipkan. Ini merupakan hal yang cukup apresiatif bagi keterbukaan informasi di Kalbar,” ujarnya turut diamini seluruh Komisioner KI Kalbar.
Harapan DPRD Kalbar
Selain mendukung program strategis KI Kalbar, Komisi I DPRD Kalbar juga berharap adanya peningkatan kualitas keterbukaan informasi di kalangan badan publik.
Dengan begitu, Kalimantan Barat dapat bersaing secara nasional dalam hal transparansi dan pengelolaan informasi publik.
“Diharapkan KI dapat bersinergi dengan berbagai lembaga untuk mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik, khususnya di Kalimantan Barat,” harap H Rasmidi.
Bahkan Rasmidi juga mengatakan, pihaknya akan membawa sosialisasi keterbukaan informasi publik ini di tingkat masyarakat, khususnya konstituen di daerah masing-masing.
“Sosialisasi ini penting, jadi nanti jika kami turun menemui konstituen. KI Kalbar akan kami akan untuk ikut mensosialisasikan keterbukaan informasi publik di daerah pemilihan kami masing-masing,” ungkapnya.
Raker ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun transparansi dan kolaborasi kelembagaan di Kalbar. Dengan adanya evaluasi dan penyusunan program yang matang, KIP di provinsi diharapkan semakin baik di masa mendatang.
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
