Sambas Times. Fraksi Golkar DPRD Sambas mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sambas agar membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurut Fraksi Golkar, bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Pandangan itu disampaikan Uray Farida, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sambas, pada pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
“Pertanggungjawaban itu sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh,” kata Juru bicara Fraksi Golkar Uray Farida Jumat (14/6/2024).
Ia menegaskan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah harus di evaluasi secara menyeluruh. “Hasil dari evaluasi itu akan menjadi input dalam penyusunan APBD tahun berikutnya,” ujar Urai Farida.
Dikatakan dia, fraksi Golkar mengharapkan laporan keuangan yang disajikan pemda menampilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan komprehensif.
“Informasi yang disampaikan memungkinkan kita dapat menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya entitas, serta penyebarannya, menilai kinerja, posisi keuangan, hingga arus kas yang efektif dan efisien,” terang Urai Farida.
Fraksi Golkar tidak menampik, bahwa secara garis besar realisasi APBD TA 2023 cukup baik. Hanya saja, fraksi nya menyarankan agar memperhatikan aspek efektifitas kinerja penggunaan anggaran.
“Kami apresiasi capaian WTP, tetapi kami juga mengharapkan agar pemda memberikan hasil pada kemajuan dan keberhasilan program-program inovasinya, ” jelas Uray Farida
Inovasi yang di maksud, pemda dapat memberikan pengaruh langsung terhadap semakin terpenuhinya harapan masyarakat dalam merasakan nilai tambah dari pembangunan itu sendiri.
Dorong Pemda Tingkatkan PAD
Pada aspek pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Golkar mengingatkan beberapa hal, diantaranya mendorong Pemda pada peningkatan PAD hingga realisasi serapan anggaran yang optimal.
“Fraksi Golkar mengingatkan dan mendorong kebijakan belanja daerah, diutamakan untuk belanja program urusan pemerintahan, terutama dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Seperti pemulihan ekonomi,” ingatnya.
Dicontohkan dia, pemulihan ekonomi daerah seperti pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan, serta upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Fraksi Golkar berharap Pemda memberi perhatian pada prioritas pemantapan kualitas hidup masyarakat, serta pembangunan SDM berkualitas berdaya saing,” harapnya.
Serta pembangunan infrastruktur dasar maupun aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat.
Legislator Golkar Dapil Pemangkat ini menambahkan, yang perlu menjadi perhatian bersama ialah peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah.
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
