Home / Kesehatan / Pemerintahan

Jumat, 28 Juni 2024 - 17:48 WIB

Peduli Kesejahteraan ODGJ, DPRD Sambas Kunker ke Dinsos KKR

DPRD Sambas mengabadikan momen kunjungan kerja ke Dinsos KKR, Jumat (28/6/2024).

DPRD Sambas mengabadikan momen kunjungan kerja ke Dinsos KKR, Jumat (28/6/2024).

Sambas Times. Untuk sharing penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), DPRD Kabupaten Sambas melakukan Kunjungan Kerja ke Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya (Dinsos KKR), Jum’at, (28/6/2024).

Kunker berlangsung di Ruang Pertemuan Wakil Bupati Kuburaya untuk mendapatkan sharing informasi terkait penanganan ODGJ, Orang Terlantar dan Anak Jalanan.

Kunker Komisi IV dan Komisi II DPRD Kabupaten Sambas beserta anggota diterima Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman didampingi Kepala Dinas Sosial Kubu Raya, Wasilin beserta jajaran.

Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Anwari mengatakan, kunjungan kerja untuk sharing informasi tentang Orang terlantar, Anak Jalanan dan ODGJ di Kabupaten Sambas.

BACA JUGA:  BNN Ciptakan Wilayah Perbatasan Tanggap Ancaman Narkoba

“Alhamdulillah, Kunker diterima Pj Bupati dan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, DPRD Sambas berkesempatan sharing informasi penanganan Orang terlantar, anak Jalanan dan ODGJ,” kata Anwari

Kabupaten Kubu Raya, ucap Anwari telah berhasil melakukan penanganan terhadap orang terlantar, Anak jalanan dan ODGJ dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kubu Raya No 25 Tahun 2021.

“Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu rujukan kami dalam penanganan ODGJ, seiring dengan ada nya Peraturan Bupati Kubu Raya No 25 Tahun 2021,” ujar Anwari menjelaskan.

BACA JUGA:  BIN Gencarkan Gerakan Vaksinasi Massal

Menurutnya, saat ini terdapat 1.300 an ODGJ yang tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Sambas, sehingga perlu penanganan cepat dan tepat dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan sosialnya.

Ia menjelaskan, Perbup Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2021, dapat menjadi Referensi penanganan ODGJ dan Orang Terlantar. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi kearifan lokal dan kondisi geografis daerah.

“Perbup KKR sangat membatu, serta menjadi referensi membuat produk hukum serupa, sehingga penanganan ODGJ tetap memperhatikan kondisi kearifan lokal dan lingkungan Kabupaten Sambas,” ungkap Anwari.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin

Pemerintahan

Ferdinan Imbau Pelajar Jaga Diri dan Hindari Pernikahan Dini
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Pimpin Rapat Evaluasi OPD
Puskesmas Semparuk Lakukan Fogging ke sekolah dan pemukiman warga untuk mencegah penyebaran DBD

Kesehatan

Cegah DBD, Puskesmas Semparuk Fogging Sekolah dan Pemukiman
Camat Sajingan Besar

Pemerintahan

Camat Sajingan Besar Apresiasi KKL Magister Ekonomi Untan
Prabasa Anantatur Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar

Pemerintahan

Prabasa Ajak Apdesi dan Pabdesi Berbuat Untuk Kabupaten Sambas
Satlantas polres Sambas

Pemerintahan

Ini Delapan Prioritas Penindakan Operasi Keselamatan Kapuas 2026
Sudarni Kades Jawai Laut menyampaikan aspirasinya agar jalan menuju wisata pantai bahari diperbaiki

Pemerintahan

Kades Jawai Laut Minta Subhan Perjuangkan Jalan Wisata Pantai Bahari
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Tertarik Mall Pelayanan Publik PTSP Singkawang
error: Content is protected !!