Home / Pemerintahan

Selasa, 17 Oktober 2023 - 13:51 WIB

DPRD Bahas Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin menerima draf Raperda yang disampaikan Chadari Eka Saputra SSos dari Fraksi Partai Golkar, Senin (16/10/2023).

Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin menerima draf Raperda yang disampaikan Chadari Eka Saputra SSos dari Fraksi Partai Golkar, Senin (16/10/2023).

Sambas Times. DPRD Kabupaten Sambas mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penyampaian Raperda Inisiatif itu sampaikan DPRD bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan Penjelasan Bupati Sambas terhadap APBD TA 2024.

Penjelasan atas Raperda inisiatif DPRD itu sampaikan Chadari Eka Saputra SSos, dari Fraksi Partai Golkar. Senin (16/10/2023).

“Perlindungan dan pemberdayaan Petani sangat penting dalam perkembangan kehidupan yang semakin berkembang,” kata Chadari Eka Saputra.

Ia mengatakan, sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, dan menjadi bagian mewujudkan kesejahteraan umum.

“Selama ini petani telah memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama sektor pembangunan ekonomi negara,” tegasnya.

BACA JUGA:  PMII Sambas Peringati Harlah 101 Tahun NU

Oleh karena, ujarnya, kedudukan petani perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang.

“Kita harus memberikan apresiasi besar kepada petani, mereka merupakan pahlawan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,” sebut dia.

Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Semangat pembahasan raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini terang Chadari Eka untuk memberikan perlindungan hukum bagi petani.

Ditambah kondisi saat ini, dimana cenderung meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, termasuk sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

“Sehingga petani memerlukan perlindungan dan pemberdayaan, selama ini risiko yang di alami petani di tanggung sendiri oleh petani,” terang dia.

BACA JUGA:  Budiono Apresiasi Penyampaian Visi Misi Cakades Suah Api

Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai komponen pendukung dasar hidup dan mitra utama, serta strategis bagi kesejahteraan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

“Raperda yang akan di bahas merupakan tindak lanjut dari aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

“Pemerintah daerah di berikan kewenangan menetapkan strategi, kebijakan, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi petani,” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Fraksi PKB

Pemerintahan

Fraksi PKB DPRD Sambas Sorot Tingginya Ketergantungan Trasfer pusat
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Apresiasi Dukungan BNPP Bentuk BPPD di Kabupaten Sambas
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Gelar Paripurna Perubahan APBD Kabupaten Sambas
Yonif 645/Gty Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Keluarga Besar Yonif 645/Gty Gelar Tasyakuran HUT ke-6
Karhutla

Pemerintahan

BPBD Kabupaten Sambas Gelar Pelatihan dan Simulasi Karhutla
Suasana Festival Amping di Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas

Pemerintahan

PKH Gelar Festival Amping Bagi KPM Batu Makjage
Otonomi Daerah

Pemerintahan

Bupati Satono Pimpin Upacara Peringatan Hari OTDA ke-30
Komisi II DPRD Sambas melakukan Kunker ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang

Pemerintahan

DPRD Harap Kartu Tani Tingkatkan Kesejahteraan Petani
error: Content is protected !!