Home / Pemerintahan

Senin, 10 Oktober 2022 - 19:14 WIB

DPRD Beri Ruang Ormas Berperan Aktif Dalam Pengelola Barang Jasa

DPRD Kabupaten Sambas memfasilitasi hearing Lembaga Pengembangan Masyarakat Gapemasda, Senin (10/10/2022) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

DPRD Kabupaten Sambas memfasilitasi hearing Lembaga Pengembangan Masyarakat Gapemasda, Senin (10/10/2022) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

Sambas Times. DPRD Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Gapemasda, Senin (10/10/2022) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas Melani Astuti.

Hadir dalam rapat tersebut Inspektur Kabupaten Sambas, Budiman, Kabag Hukum Setda Kabupaten Sambas Herwanto, Perwakilan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, dan Bappeda Kabupaten Sambas.

Hearing tersebut membahas tindak lanjut workshop swakelola tipe III Gapemasda bersama Ikatan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia terkait Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

BACA JUGA:  BRG dan Mangrove RI Gelar Pelatihan Pembasahan Gambut

Lerry Kurniawan Figo mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas menindaklanjuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan regulasi turunannya, hal ini penting dalam memberikan petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Rapat dengar pendapat menghasilkan kesepakatan, mendorong Pemda membentuk regulasi tata cara pengadaan barang dan jasa bagi LSM maupun organisasi masyarakat lainnya.

“Jadi harus ada regulasi tata cara pengadaan barang dan jasa bagi organisasi, baik berupa Peraturan Bupati Sambas atau Surat Edaran yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar dia.

BACA JUGA:  Kades Lubuk Dagang Apresiasi Respon Cepat Bupati Tinjau Banjir

Figo berharao dengan diberlakukannya Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dapat memberikan ruang bagi LSM maupun Ormas berparan aktif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemda melalui unit kerja Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas harus berperan aktif melakukan evaluasi, penyegaran data status LSM dan Ormas yang terdaftar di Kabupaten Sambas.

“Kita dorong penyegaran ini, sehingga LSM maupun Ormas yang benar-benar aktif dan terdaftar di Kesbangpolinmas dapat turut serta dalam pengadaan barang dan jasa tipe 3 maupun tipe 4,” tegas Figo. (edo)

Share :

Baca Juga

Kepala Dinas P3AP2KB dr fatah maryunani

Pemerintahan

Ada 53 Kasus Kekerasan Anak Tahun 2022 di Sambas
Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinan Syolihin

Pemerintahan

Ferdinan Imbau Pelajar Jaga Diri dan Hindari Pernikahan Dini
Marjuni Kepala BPBD Kabupaten Sambas.

Pemerintahan

Curah Hujan Tinggi, BPBD Imbau Waspada Banjir
Komisi II DPRD Sambas berdiskusi tentang objek wisata di salah satu Cafe di Danau Sebedang

Pemerintahan

Komisi II DPRD Kunjungi Objek Wisata Danau Sebedang
Deklarasi Damai Pilkades

Pemerintahan

34 Cakades Deklarasi Damai Pilkades Serentak
Bupati Sambas Satono menyampaikan apresiasi kolaborasi Pemda Sambas dan Parpol Dukung Pembangunan Daerah

Pemerintahan

Bupati Satono Hadiri Reses Komisi V DPR RI
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi

Pemerintahan

Wabup Rofi Imbau Remaja Hindari Aksi Balap Liar
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Pembangunan Pendestrian Lanjut Tahun 2023
error: Content is protected !!