Home / Pemerintahan

Jumat, 24 Mei 2024 - 12:49 WIB

DPRD Sambas Jajaki Peningkatan Status SOTK Kesbangpolinmas

DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi terkait SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas ke Badan Kesbangpol Kalbar belum lama ini

DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi terkait SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas ke Badan Kesbangpol Kalbar belum lama ini

Sambas Times. DPRD Kabupaten Sambas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Rabu (22/5/2024).

Kunker bertujuan konsultasi untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan mengenai peningkatan status Kantor menjadi Badan untuk SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas.

Ketibaan wakil rakyat Kabupaten Sambas disambut Kepala Badan Kesbangpol Kalbar H Manto Saidi dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri D Zamroni.

Ketua DPRD Sambas H Abu Bakar mengatakan. Sudah sewajarnya urusan Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas diurus dengan SOTK yang lebih baik lagi, karena saat ini masih berbentuk Kantor.

“Melihat dinamika saat ini, sudah selayaknya kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas dinaikan statusnya menjadi badan. Dan inilah tujuan DPRD melakukan konsultasi,” tegas Abu Bakar.

BACA JUGA:  Buka Pawai di Sejangkung, Bupati Satono Ajak Masyarakat Berkolaborasi Bangun Daerah

Ia berharap dengan meningkatnya status SOTK Kesbangpolinmas Sambas, maka urusan pelayanan menjadi lebih profesional, fokus dan lebih maksimal.

Disebutkan dia, hasil konsultasi, dari Kabupaten Kota yang ada di Kalbar, Kabupaten Sambas yang belum menjadikan urusan ini dengan struktur Badan.

“Perlu penguatan dan penyesuaian dalam melakukan revisi Perda terkait SOTK urusan Kesbangpolinmas. Kita dorong untuk ditingkatkan statusnya,” ungkap H Abu Bakar.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar H Manto Saidi menegaskan, sudah seharusnya urusan Kesbang Linmas Kabupaten Sambas diselenggarakan dengan SOTK Badan.

“Perlu SOTK badan, melihat kondisi analisis beban kerja urusan ini bisa dikatakan empat kali lipat lebih besar dibanding yang ada sekarang.” Ujarnya meyakinkan.

BACA JUGA:  Satgas Pamtas RI Gagalkan Selundupan Miras Malaysia

Manto menyarankan untuk memuluskan peningkatan status, maka perlu dilakukan penyusunan atau penyajian data analisis beban kerja dibuat sesuai kondisi real yang, dan ini di susun berdasarkan anggaran yang ada pada saat ini.

Ditambahkan Manto Saidi, dari jumlah penduduk dan jumlah daftar pemilih tetap saja. Kabupaten Sambas sudah dapat dijadikan indikator agar ditingkatkan menjadi Badan.

“Selain indikator tersebut, kondisi Geografis Kabupaten Sambas yang luas, dan merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

KI Kalbar menerima laporan LLID Tahun 2022 Provinsi Kalbar.

Pemerintahan

Badan Publik di Kalbar Sudah 100 Persen Sampaikan LLID
Kompi Senapan B Yonif 645 Gty

Pemerintahan

Kompi Pemangkat Pasang Saluran Air Bersih Bantuan Pemda Sambas
Bupati Sambas Satono didampingi Direktur Poltesa dan undang mengabadikan momen bersama Mahasiswa PKKMB

Pemerintahan

Satono Ajak Mahasiswa Dukung Percepatan Pembangunan Daerah
Wakil Ketua DPRD Sambas Ir H Arifidiar MH bersama Komisi I dan II DPRD Sambas konsultasi penanganan Hutan Wilayah Perbatasan ke BPPD Kalbar.

Pemerintahan

DPRD Konsultasi Pengelolaan Hutan Perbatasan ke BPPD Kalbar
Bupati Sambas Satono

Budaya

Bupati Satono Terima Silaturahmi MABM Kabupaten Sambas
TP-PKK Sempalai

Pemerintahan

TP-PKK Sempalai Gelar Rakor Bulanan Susun Program PKK
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono dan OPD Panen Semangka Petani Milenial Desa Sagu
Bupati Sambas

Pemerintahan

Bupati Satono Dukung Penanaman Pohon Serentak
error: Content is protected !!