Home / Pemerintahan

Jumat, 24 Mei 2024 - 12:49 WIB

DPRD Sambas Jajaki Peningkatan Status SOTK Kesbangpolinmas

DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi terkait SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas ke Badan Kesbangpol Kalbar belum lama ini

DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi terkait SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas ke Badan Kesbangpol Kalbar belum lama ini

Sambas Times. DPRD Kabupaten Sambas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, Rabu (22/5/2024).

Kunker bertujuan konsultasi untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan mengenai peningkatan status Kantor menjadi Badan untuk SOTK Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas.

Ketibaan wakil rakyat Kabupaten Sambas disambut Kepala Badan Kesbangpol Kalbar H Manto Saidi dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri D Zamroni.

Ketua DPRD Sambas H Abu Bakar mengatakan. Sudah sewajarnya urusan Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas diurus dengan SOTK yang lebih baik lagi, karena saat ini masih berbentuk Kantor.

“Melihat dinamika saat ini, sudah selayaknya kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas dinaikan statusnya menjadi badan. Dan inilah tujuan DPRD melakukan konsultasi,” tegas Abu Bakar.

BACA JUGA:  DPRD Sambas Dalami Produk Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Ia berharap dengan meningkatnya status SOTK Kesbangpolinmas Sambas, maka urusan pelayanan menjadi lebih profesional, fokus dan lebih maksimal.

Disebutkan dia, hasil konsultasi, dari Kabupaten Kota yang ada di Kalbar, Kabupaten Sambas yang belum menjadikan urusan ini dengan struktur Badan.

“Perlu penguatan dan penyesuaian dalam melakukan revisi Perda terkait SOTK urusan Kesbangpolinmas. Kita dorong untuk ditingkatkan statusnya,” ungkap H Abu Bakar.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar H Manto Saidi menegaskan, sudah seharusnya urusan Kesbang Linmas Kabupaten Sambas diselenggarakan dengan SOTK Badan.

“Perlu SOTK badan, melihat kondisi analisis beban kerja urusan ini bisa dikatakan empat kali lipat lebih besar dibanding yang ada sekarang.” Ujarnya meyakinkan.

BACA JUGA:  HUT PGRI ke-80 dan HGN 2025 Dipusatkan di Sejangkung

Manto menyarankan untuk memuluskan peningkatan status, maka perlu dilakukan penyusunan atau penyajian data analisis beban kerja dibuat sesuai kondisi real yang, dan ini di susun berdasarkan anggaran yang ada pada saat ini.

Ditambahkan Manto Saidi, dari jumlah penduduk dan jumlah daftar pemilih tetap saja. Kabupaten Sambas sudah dapat dijadikan indikator agar ditingkatkan menjadi Badan.

“Selain indikator tersebut, kondisi Geografis Kabupaten Sambas yang luas, dan merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga,” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Tertarik Mall Pelayanan Publik PTSP Singkawang
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Resmikan Gedung Serbaguna Advent Pniel Tebas
Staf Ahli Bupati Sambas dr Fatah Maryunani

Pemerintahan

Baksos PPNI dan Germas Bagian Sosialisasi Stunting
Pansus DPRD Kabupaten Sambas dalami Raperda PDRD ke Bapenda KKR,

Pemerintahan

Pansus DPRD Sambas Dalami Raperda PDRD ke Bapenda KKR
bupati sambas h satono

Pemerintahan

Pemda Sambas Serahkan Bendera Merah Putih Untuk Kecamatan dan Desa

Pemerintahan

DPRD Koordinasi LKPJ Bupati Sambas Tahun 2024 ke Pemprov Kalbar
Ketua DPRD Sambas H Abu Bakar SPd I menerima penyearah LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar Wahyu

Pemerintahan

Ketua DPRD Sambas Terima Penyerahan LHP BPK RI
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Buka FGD Bedah Perdes Perlindungan Anak
error: Content is protected !!