Sambas Times. Untuk mendukung iklim keterbukaan informasi daerah. DPRD Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (22/8/2023).
Kunjungan kerja dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar dan Wakil Ketua I DPRD Ferdinan Syolihin bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.
Rombongan DPRD Kabupaten Sambas disambut Ketua KI Kalbar, Lufti Faurusal Hasan. Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Koordinator Bidang ASE, Padmi Januarni Chendramidi dan Koordinator Bidang KHAL Sabinus Matius Melano.
Kedatangan Tim PPID dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas ke KI Kalbar untuk memperkuat dan memantapkan kelembagaan PPID Pembantu DPRD Kabupaten Sambas.
Selain itu, untuk menegaskan komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sambas terhadap iklim keterbukaan informasi publik.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas mengatakan, dengan SDM dan struktur baru Sekretariat DPRD Sambas. Mendorong Kinerja PPID sebagai corong keterbukaan informasi melaksanakan good governance.
“Tujuannya dari kegiatan ini agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini kita harapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat,” ujar Ketua DPRD Abu Bakar.
Ferdinan Sampaikan Pentingnya Keterbukaan Informasi
Wakil Ketua I Ferdinan Syolihin mengatakan, agenda ini untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka. Tidak saja perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik.
“Kita bersyukur, pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran kita. Sudah menunjukkan kearah yang lebih baik, terutama dalam keterbukaan informasi,” tutur Ferdinan.
Dijelaskan dia, pemda juga berkeinginan dan mendorong bagaimana implementasi dan kesadaran. Terutama pentingnya sistem one data policy atau kebijakan satu data.
Ferdinan yakin, dengan komitmen yang tinggi. Kebaikan dari program keterbukaan informasi membawa percepatan pada pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh dan lebih bertanggung jawab.
“Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Semoga penerapan dan semangat keterbukaan informasi semakin baik,” harap dia. (Muhamad Ridho)
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
