Home / Pemerintahan

Senin, 15 Januari 2024 - 18:45 WIB

Figo Jelaskan Tujuan Konsultasi Perda Bantuan Hukum ke Kemenkumham RI

Lerry Kurniawan Figo Ketua Komisi I DPRD Sambas pada konsultasi ke Kemenkumham RI. Jumat (12/1/2024).

Lerry Kurniawan Figo Ketua Komisi I DPRD Sambas pada konsultasi ke Kemenkumham RI. Jumat (12/1/2024).

Sambas Times. Lerry Kurniawan Figo, Ketua Komisi I DPRD Sambas menjelaskan, bahwa Kabupaten Sambas telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH).

Menurutnya, hingga kini Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum optimal, sehingga Komisi I DPRD Jumat lalu konsultasi ke Kemenkumham RI.

“Perda tersebut belum terlaksana secara optimal. Perda yang kita maksud yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,” kata Lerry Kurniawan Figo.

BACA JUGA:  Kapolres Sambas Pimpin Apel Kasatkamling Tahun 2023

Ia mengatakan, mekanisme PBH tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya.

Dari hasil konsultasi ke BPHN, penggunaan anggaran PBH, baik bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, maupun dana lainnya melibatkan pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi BPHN Kemenkumham RI.

BACA JUGA:  Dukung Bupati Sambas Putus Mata Rantai Anak Tidak Sekolah

“Perda ini akan menjadi payung hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sehingga pelaksanaan perda ini perlu implementasinya harus dengan baik, dan dapat menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

TMMD Regtas

Pemerintahan

Tim TMMD Regtas ke-116 Gandeng Warga Desa Lubuk Dagang.
kodim 1208 Sambas

Pemerintahan

Kodim 1208 Sambas Tingkatkan Kemampuan Apkowil 2023
Fraksi Golkar

Pemerintahan

Fraksi Golkar Tekankan Optimalisasi PAD dan Pemerataan Pembangunan
Pekan Olahraga

Pemerintahan

Wabup Hero Lepas 108 Kontingen Menuju PORSENIJAR Kalbar 2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Sinergi Lintas Sektor, Pastikan SPMB 2026/2027 Transparan dan Akuntabel
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Lantik 852 Guru PPPK
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Sambas Salut Kinerja DPRD dan OPD Bahas Raperda PDRD
Anwari Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

Penundaan Seleksi P3K Karena Beban Daerah, Bukan Lagi Pusat
error: Content is protected !!