Sambas Times. Kunjungan Gubernur Kalbar Sutarmidji selama 4 hari di Kabupaten Sambas dalam upaya mengendalikan Mitigasi Inflasi paska kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat apresiasi KAHMI Sambas.
“Kunjungan kerja Gubernur Kalbar menyalurkan paket bantuan sosial bahan pangan kepada penerima manfaat sebanyak 2.000 paket merupakan upaya menekan Mitigasi Inflasi,” Presidium KAHMI Kabupaten Sambas Galih Usmawan, Sabtu (24/9/2022).
Seperti diketahui, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyalurkan bantuan Sembako di Desa Saing Rambi dan Lumbang di Rambi Resto Cafe, Desa Pasar Melayu di BPK Sambas, Desa Temajuk, Paloh, Kantor Camat Galing, Desa Sepadu, Teluk Keramat dan terakhir di Pondok Pesantren M. Basiuni Imran.
Terkait kunjungan Gubernur Kalbar ini, ujar Galih Usmawan, KAHMI Kabupaten Sambas sangat mendukung dan mengapresiasi pembagian 2.000 paket bahan pangan di Kabupaten Sambas.
“Ini merupakan langkah cepat yang dilakukan Gubernur Kalbar untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM beberapa waktu lalu,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Sambas.
Menurutnya, kenaikan BBM pada 3 September lalu berimbas naiknya harga komoditas atas naiknya ongkos distribusi, dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga.
“Menyikapi dampak kenaikan BBM ini, saya yakin Pemprov Kalbar memiliki skema untuk memantau harga pangan secara real time,” ujarnya.
Ia menilai, langkah Pemprov Kalbar dengan melakukan Operasi Pasar dan pembagian Sembako Bahan Pangan bagi warga terdampak menjadi jaring pengaman dalam mengendalikan inflasi dan gejolak atas tekanan kenaikan harga BBM.
“Pemprov Kalbar dan Pemkab Sambas harus memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga bahan pokok di pasaran, “pinta Galih.
Kunjungan kerja Gubernur Kalbar di Kabupaten Sambas saat ini merupakan langkah nyata hadirnya Pemerintah ditengah kesulitan warga, karena Sense of crisis (Rasa krisis) oleh pemimpin sangat penting untuk merasakan dampak kesusahan warga atas kenaikan BBM.
“Selain sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pengawalan dari sisi law enforcement dari pihak kepolisian, kejaksaan dan TNI juga diperlukan untuk mengendalikan inflasi,” pungkasnya. (edo)
