Sambas Times. Pemerintah Kabupaten Sambas mengikuti Zoom Meeting pengendalian Inflasi dan Stunting yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Rapat dari Pemda Sambas dihadiri Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, Asisten I Setda Sambas Sunaryo, Forkopimda, Kepala OPD, Kades, Camat, dan undangan lainnya, Selasa (14/2/2023).
Quick Count dipimpin Menko PMK, Prof Dr Muhadjir Effendy MAP dan dipandu Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Drg Agus Suprapto, M Kes.
Menko PMK Prof Dr Muhadjir Effendy, MAP mengatakan bahwa saat ini terjadi ketidaksesuaian data mengenai stunting di Indonesia.
“Saat ini stunting ada ketidaksesuaian data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM),” ujarnya.
Muhadjir melanjutkan, bahwa SSGI telah memenuhi standar dari World Health Organization (WHO). Serta dapat dipakai secara merata di Indonesia untuk selanjutnya. Serta meminta kepala daerah untuk mendata Puskesmas yang belum memiliki alat USG.
“SSGI sesuai standar dari WHO, Kita upayakan alat ukur untuk seluruh posyandu atau puskesmas di Indonesia sesuai standar. Mohon kami diberi data tentang semua puskesmas yang belum punya USG,” tegasnya.
Muhadjir berharap 100 persen Puskesmas di Indonesia harus memiliki USG pada tahun 2023. Kemudian untuk antropometri pada tahun 2023 di Kalimantan Barat dapat 100 persen.
“Kemudian pelatihan lapangan harus giat dilakukan. Oleh karenanya masing-masing kepala daerah untuk mengalokasikan apbd untuk pelatihan pencegahan stunting,” pungkasnya.
Rapat dimulai pukul 09.00 pagi, saat ini sedang berlangsung laporan kondisi kemiskinan dan permasalahan stunting di Kabupaten Melawi. Setelah sebelumnya Kabupaten Mempawah, Sintang, dan Kapuas Hulu. (Ris)
