Sambas Times. Bupati Sambas Satono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Kamis (25/5/2023).
Hadir pada Rakor yang dilaksanakan secara Live Streaming tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala Daerah dan Pejabat terkait.
Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan, tujuan pertama dibentuknya pemerintah guna mencapai tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Point ini tertuang dalam alenia ke empat pada Undang -undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Menko Polhukam menyampaikan.
Ia menegaskan, bahwa ini merupakan tujuan bagi kita untuk melindungi teritori dan ideologi kita, baik secara fisik dan psikologis.
“Kita melindungi demografi, yaitu melindungi seluruh penduduk dengan segala faktornya seperti jenis kelamin, suku, agama dan budaya serta melindungi geografi,” sebutnya.
Rakor Untuk Menyatukan Persepsi Penanganan Wilayah Perbatasan
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan. Rakor yang kita laksanakan hari ini bukan sekedar seremonial saja, tapi kita menyamakan persepsi dalam menangani wilayah perbatasan.
Karena ini tidak bisa ditangani satu lembaga saja. Memang inilah kerja lintas lembaga antara pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci.
“Daerah perbatasan ini ada dua dimensi, yaitu dimensi skill. Karena kita tahu semua negara pasti peduli dengan wilayah perbatasan yang berhubungan dengan kedaulatan,” jelasnya.
Ia menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan perbatasan terbesar, dan tidak mudah menjaga hal kedaulatan di wilayah perbatasan.
Selain itu, dimensi kedua adalah kesejahteraan atau prospek. Dimana kita melihat keinginan presiden yaitu pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.
Kemudian, keinginan presiden adalah bagaimana melindungi ideologi masyarakat perbatasan, karena masyarakat akan membandingkan dengan negara disampingnya.
“Nasionalisme harus dijaga, terutama wilayah perbatasan kita, maka dari itu perlu pengembangan di daerah perbatasan untuk mengawal kedaulatan,”. Tegasnya dihadapan Kepala Daerah Wilayah perbatasan negara. (Ris).
Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
