Sambas Times. Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas memberikan catatan penting langkah strategis Pemerintah Daerah mengatasi krisis tenaga guru paska purna tugas.
Catatan itu disampaikan Muzahar juru bicara Fraksi Demokrat pada PU Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Jumat (14/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.
Pada kesempatan itu, Muzahar menyampaikan beberapa catatan penting. Diantaranya berkaitan dengan tenaga guru yang ada di Kabupaten Sambas.
“Menurut catatan, tahun ini terdapat 1000 lebih guru purna tugas. Kami ingin mengetahui langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyikapi kondisi ini,” ujar Muzahar Fahri.
Aspek lain yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat diantaranya terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Karena menurutnya masih terdapat pekerjaan PHJD Kabupaten Sambas yang belum selesai dibeberapa titik.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, apakah PHJD itu ada kelanjutan dari pemerintah pusat, ini perlu perlu penjelasan,” kata Muzahar.
Melalui momentum PU itu, Fraksi Demokrat menegaskan menolak pembentukan OPD baru. Menurut dia, sekarang ini yang menjadi perhatian adalah mengoptimalkan OPD yang ada.
“Berkaitan rencana pemerintah daerah mewacanakan pembentukan atau menambah OPD baru, fraksi kami tegas menolak dengan dasar akan menambah beban anggaran,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penempatan SDM yang mampu melaksanakan tugas lebih baik. ”Harus fokus ke SDM, sehingga OPD yang ada dapat melaksanakan tugas dengan baik,” tegas Muzahar.
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
