Sambas Times. Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) menyatakan siap bergabung dalam gelombang perlawanan mahasiswa di seluruh Indonesia.
KMKS menyoroti isu nasional terkait tunjangan DPR dan kebijakan perampasan aset, serta mengaitkannya dengan berbagai permasalahan akut di daerah Sambas.
Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar menegaskan, “Momentum perlawanan mahasiswa sedang bergema di seluruh Indonesia. Di pusat, rakyat dicekik tunjangan DPR yang berlebihan dan ancaman perampasan aset.
“Alasan kami turun karena di Sambas menghadapi nasib tenaga kerja honorer yang digantung tanpa kepastian, dan APBD yang tak berpihak pada rakyat.” kata Azwar Abu Bakar.
Kepala Bidang Aksi dan Advokasi KMKS, Aguswendri menegaskan, mahasiswa Sambas tidak berdiri sendiri. Kami satu suara dengan mahasiswa berbagai daerah yang juga sedang bergerak.
“Iya, kami turut bergerak semasa mahasiswa se Indonesia, dari Jakarta, Kalimantan, hingga ujung timur Indonesia suara perlawanan sama, yaitu hentikan ketidakadilan,” ungkap
Aguswendri.
Ia menegaskan, gelombang aksi mahasiswa terjadi di berbagai kota besar di Indonesia. Tuntutan utama menyoroti tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, serta perampasan aset yang rawan disalahgunakan.
“KMKS mengecam sikap represif aparat kepolisian dalam mengawal aksi-aksi protes di sejumlah daerah. Berbagai laporan intimidasi, pembubaran paksa, hingga kekerasan terhadap mahasiswa,” tegasnya.
Ia mengatakan, KMKS menilai seluruh persoalan nasional itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi di daerah, karena dampaknya sama-sama dirasakan rakyat kecil, termasuk di Sambas.
KMKS Soroti Problem Krusial Kebijakan Pemerintah
KMKS menyoroti beberapa problem krusial, seperti nasib tenaga kerja honorer/PPPK. Ribuan guru di Kalbar, termasuk di Sambas, masih terkatung-katung akibat regulasi baru ASN.
Akibatnya banyak dari mereka terancam kehilangan pekerjaan dan tanpa jaminan masa depan dan APBD yang bermasalah. Banyak alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, program tumpang tindih, dan tidak transparan.
KMKS menegaskan, aksi di Sambas adalah konsekuensi dari akumulasi keresahan publik. Namun, langkah itu akan bergantung pada bagaimana pemerintah pusat maupun daerah merespons tuntutan rakyat.
“Jika suara ini terus diabaikan, maka gejolak di Sambas hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
