Sambas Times. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) melakukan evaluasi kinerja penyuluh agama daerah terluar Indonesia, salah satunya Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Tim Itjen mengevaluasi kinerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sambas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.
Ketua Tim Itjen Agus Salim menjelaskan. Tujuan evaluasi untuk mengukur dan menakar hasil kinerja para penyuluh agama, baik yang PNS dan Non PNS.
“Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja dan kinerja para penyuluh. Baik PNS maupun non PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Sambas,” kata Ketua Tim Itjen Agus Salim, Jumat, (27/1/2023).
Ia menegaskan, hasil evaluasi menjadi feedback bagi pimpinan dalam nengambil kebijakan, apa yang perlu dibenahi. Apa saja kelemahannya, dan bagaimana langkah perbaikan kinerja penyuluh ke depan.
Ia menambahkan, keberadaan penyuluh selama ini sangat vital, sebagai garda terdepan dan corong penyuluhan keagamaan. Serta perpanjangan tangan Kemenag dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat.
“Kita harus memastikan kinerja mereka berjalan dengan baik sesuai aturan, ini sangat penting dalam mensukseskan agenda prioritas Kemenag, salah satunya Moderasi Beragama,” jelas Auditor Muda Inspektorat Wilayah IV Itjen Kementerian Agama ini.
Menurutnya, penyuluh agama di lingkungan Kemenag Kabupaten Sambas posisinya strategis, mengingat letak geografisnya berada di daerah perbatasan dengan negeri Jiran, Malaysia.
“Kami melakukan sampling evaluasi penyuluh-penyuluh kawasan terluar di perbatasan, karena mereka menjadi potret etalase Kemenag dan cerminan harga diri bangsa dalam kancah ideologi paham keagamaan,” ucapnya.
Kemenag Sambas Sambut Baik Kunjungan Itjen
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sambas Sipni menyambut baik kehadiran tim Itjen, sebagai hal positif untuk langkah perbaikan kinerja para penyuluh.
“Kinerja penyuluh PNS maupun non PNS memang semestinya dievaluasi. Ini ksmi sambut baik, dan apa pun hasil evaluasi tersebut, tujuannya untuk perbaikan,” tegas Sipni dalam sambutannya.
Dia menambahkan, aspirasi para penyuluh non PNS selama ini yang berkembang, salah satunya yaitu permintaan kenaikan besaran honorarium penyuluh non PNS.
Menurutnya, keberadaan penyuluh non PNS sangat bermanfaat dalam menopang kinerja Kementerian Agama.
“Semoga aspirasi yang mereka sampaikan agar ada kenaikan honorarium bisa diakomodir dan menjadi perhatian,” harapnya. (edo)
