Sambas Times. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas tentang APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan itu disampaikan Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna, tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Tahun 2027, Jumat (20/11/2026) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.
Fraksi DPRD yang telah menerima dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda diantaranya, Fraksi Gerindra, Nasdem, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PAN, PKS, dan Fraksi Demokrat.
Sesuai rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,85 triliun, belanja daerah Rp1,72 triliun. Pendapatan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp317,18 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,53 triliun.
Bupati Sambas, Satono pada pendapat akhirnya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan masukan selama pembahasan anggaran.
Satono mengatakan, pembahasan APBD bagian dari kerja sama pemerintah daerah dan DPRD untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta pembangunan di Kabupaten Sambas.
“Saran dan masukan dari seluruh fraksi DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah, seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Sambas, Satono.
Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan serta daerah terpencil mendapat prioritas, perbaikan ruang kelas, beasiswa bagi siswa kurang mampu, peningkatan layanan puskesmas dan pencegahan stunting.
Sementara untuk mendukung ekonomi masyarakat, Banggar mendorong penguatan bantuan bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, termasuk melalui pelatihan, permodalan, serta akses pemasaran.
Di tengah kebutuhan tersebut, DPRD meminta pemerintah lebih cermat mengatur pengeluaran. Kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan warga.
DPRD juga meminta Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD, tanpa memberatkan rakyat, sehingga tidak tergantung pada pendapatan daerah dari dana transfer, serta meminta pelaksanaan program bisa berjalan tepat waktu, sesuai aspirasi masyarakat.
Penulis: Muhammad Ridho| Dapatkan Update News Sambas Times














