Home / Pemerintahan

Jumat, 14 Juni 2024 - 16:01 WIB

Fraksi PDI P Ingatkan WTP Bukan Tolak Ukur Keberhasilan APBD

Mardani juru bicara Fraksi PDI P menyampaikan PU Fraksi nya, Jumat (14/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

Mardani juru bicara Fraksi PDI P menyampaikan PU Fraksi nya, Jumat (14/6/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas.

Sambas Times. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukan tolak ukur berhasilnya pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan APBD.

Penyampaian PU Fraksi PDI P disampaikan juru bicaranya Mardani, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023, Jumat (14/6/2024).

“Kami mengapresiasi capaian opini WTP, hanya saja itu bukan tolak ukur keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan semua komponen pendukung didalamnya,” ingat Mardani.

Ia mengatakan, keberhasilan yang terbaik merupakan implementasi angka-angka, sebagaimana yang telah dituliskan dalam pidato pengantar Bupati Sambas yang lalu.

BACA JUGA:  YSRM Silaturahmi Bersama Warga Sambas di Pontianak

Implementasi angka-angka itu bisa memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan daerah, serta menimbulkan dampak pelayanan publik yang optimal secara nyata.

“Pelaksanaan APBD seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian daerah, serta mengcover permasalahan daerah. Seperti meningkatkan pendapatan daerah,” tutur Mardani.

Mardani mencontohkan beberapa studi kasus, seperti pelaksanaan kegiatan APBD yang terdapat keterlambatan pembayaran, hingga kasus TPP ASN Kabupaten Sambas menjadi perbincangan, baik diruang publik digital maupun forum langsung.

“Oleh karenanya, menurut kami, angka-angka yang disebutkan dalam keberhasilan pelaksanaan APBD tahun 2023, harus bisa relevan dengan hasilnya,” imbau dia.

BACA JUGA:  Istana Alwatzikhoebillah Masih Menjadi Pusat Kunjungan Wisata

Selain itu, Mardani juga menyinggung tentang Pinjaman Daerah. Fraksinya meminta agar secara rinci dari pembiayaan pinjaman itu dapat dirinci dengan baik.

“Fraksi PDI P berharap Pemda dapat memberikan penjelasan mendalam kedepannya, apakah sasaran penggunaan pinjaman daerah mengandung target sasaran pasti, atau malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya,” harap Mardani.

Harapan lain, realisasi APBD tahun anggaran 2023 seharusnya bisa mengcover permasalahan evaluasi kebijakan tahun sebelumnya. Agar tidak menimbulkan masalah baru di publik dan seterusnya.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Ketua DPRD Sambas H Abu

Pemerintahan

DPRD Harap Musrenbang Langkah Majukan Kabupaten Sambas
H Subhan Nur Anggota DPRD Propinsi Kalbar pada Seminar Budaya Melayu Kabupaten Sambas, Sabtu (17/6/2023) di Rumah Melayu Sambas.

Budaya

Subhan Ajak MABM Selamatkan Aset-aset Budaya Melayu
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Sambas Tinjau Sengketa Lahan Poktan Sekapur Sirih dan PT KMP
Kabid PIAK Disdukcapil Muslimin menyampaikan keterbatasan jumlah bangko dibandingkan permintaan

Pemerintahan

Disdukcapil Tegaskan Jumlah Blangko KTP Elektronik Terbatas Dibanding Permintaan
Bupati Sambas Hadiri Rakor Pelayanan Hukum Pemda se Kalbar

Pemerintahan

Bupati Sambas Hadiri Rakor Pelayanan Hukum Pemda se Kalbar
Program Daerah

Pemerintahan

Bupati Satono Pimpin Rakor dan Evaluasi Program Daerah
Masyarakat Perbatasan

Pemerintahan

Pemda Sambas Ajak Mayarakat Perbatasan Sukseskan Program Nasional
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Gandeng Guru PAI, Bupati Komitmen Bangun Bidang Keagamaan
error: Content is protected !!