Home / Pemerintahan

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:32 WIB

Ketua DPRD Sambas Hadiri Penyampaian LKPP dan IPHS II Presiden RI di JCC

Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas saat menghadiri penyampaian LKPP dan IPHS II di JCC, Senin (8/7/2024)

Ketua DPRD Sambas bersama Bupati Sambas saat menghadiri penyampaian LKPP dan IPHS II di JCC, Senin (8/7/2024)

Sambas Times. Ketua DPRD Sambas Abu Bakar menghadiri penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, Senin (8/7/2024).

Kegiatan di Jakarta Convention Centre (JCC) merupakan event nasional yang menghadirkan Kepala Daerah beserta Ketua DPRD seluruh Indonesia. Presiden RI Joko Widodo dan para Menterinya turut menghadiri kegiatan itu.

Pada momentum itu, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir, antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar sependapat apa yang disampaikan Ketua BPK RI, Isma Yatun, bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan.

BACA JUGA:  Poltesa Ikut Internasional Tourism and Hospitality Network 2022

“Sangat sependapat apabynah disampaikan Ketua BPK RI,
karena pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menjelaskan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016,” kutipnya.

Pemberian opini oleh BPK telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.

BACA JUGA:  Tim SAR Akhiri Pencarian Kakek Toni Yang Hilang di Sajingan Besar

“Opini WTP menjadi refleksi pertanggungjawaban pelaksanaan sebuah anggaran. Serta capaian membanggakan dari komitmen pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan daerah dan negara,” ujar Abu Bakar.

Harapan Ketua DPRD, penguatan akuntabilitas keuangan negara
selama satu dekade terakhir menjadi pembelajaran penting bagi semua komponen penyelenggara pemerintahan.

“Seperti yang diharapkan Pak Presiden, acara ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil pelajaran dan pengetahuan hasil dari BPK. Terutama dalam mengelola keuangan negara,” ulas Ketua DPRD.

Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Share :

Baca Juga

Fitri Sholikah Kepala Puskesmas Semparuk foto bersama Rajili sekeluarga dan Camat Semparuk.

Pemerintahan

Rajili Pelajar Pemanjat Tiang Bendera, Ternyata Anggota Tim Kesehatan Bhakti Husada
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD dan BNPP RI Komitmen Pembentukan BPPD Kabupaten Sambas
Mardani juru bicara Fraksi PDI P menyampaikan PU Fraksi nya

Pemerintahan

Fraksi PDI P Ingatkan WTP Bukan Tolak Ukur Keberhasilan APBD
SMAN 2 Sambas

Pemerintahan

Pelajar SMAN 2 Bersihkan Lingkungan Kesultanan Sambas
Bedah Rumah Nenek Timah

Pemerintahan

Pemdes Segedong Bedah Rumah Nek Timah
DPRD Kabupaten Sambas

Pemerintahan

DPRD Sambas Konsultasi Ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Bumdes Tangaran

Pemerintahan

Berharap Bumdesma Tingkatkan Ekonomi Kecamatan Tangaran
Bupati Sambas Satono

Pemerintahan

Bupati Satono Buka Musabaqah Zikir Maulud di Jawai
error: Content is protected !!