Home / Hukum

Minggu, 3 Agustus 2025 - 16:12 WIB

Fakta Korupsi Kades Tebas Kuala, Ini 6 Substansi Pelanggarannya

Ilustrasi Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang ditahan Tipikor Satreskrim Polres Sambas.

Ilustrasi Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas yang ditahan Tipikor Satreskrim Polres Sambas.

Sambas Times. Terdapat Enam substansi pelanggaran dari korupsi yang dilakukan Kepala Desa (Kades), Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas hingga ditahan Satreskrim Polres Sambas.

Kades Tebas Kuala, dengan inisial HS melakukan tindak pidana korupsi, ia ditangkap tim Tipidkor Satreskrim Polres Sambas, anehnya, hasil korupsi digunakan untuk bermain judi online.

Dari pemberitaan sebelumnya, kasus korupsi Kades Tebas Kuala terungkap berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Sambas yang disampaikan ke Kapolres Sambas, dengan kerugian negara sebesar Rp. 655.924.082,00.

Kapolres Sambas, AKBP Wahyu Jati Wibowo, melalui Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Rahmad Kartono menjelaskan, Polres Sambas telah memeriksa puluhan saksi terkait korupsi Kades Tebas Kuala.

BACA JUGA:  HMKS Soroti Lima Permasalahan Krusial di Kabupaten Sambas

Saksi-saksi yang telah diperiksa Tipikor Polres Sambas diantaranya, perangkat desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pihak kecamatan, serta pendamping desa.

HS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polres Sambas menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen peraturan desa, laporan keuangan, dan uang tunai sebesar Rp10.500.000,00.

Berikut Enam Fakta Pelanggaran Korupsi Kades Tebas Kuala

  1. Pencairan Dana Desa tanpa Verifikasi (HS, melakukan pencairan DD dan ADD tanpa persetujuan atau cek dari Sekretaris Desa).
  2. Pembuatan SPJ Fiktif (HS menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai fakta).
  3. Mark-Up Harga (HS menaikkan harga belanja desa secara tidak wajar).
  4. Tidak Menyetorkan Pajak (Potongan pajak yang seharusnya disetor ke negara tidak disalurkan).
  5. Penyalahgunaan untuk Kepentingan Pribadi (Dana desa digunakan untuk keperluan pribadi, bukan kegiatan Desa).
  6. Mengabaikan Kesempatan Pengembalian (Tidak mengembalikan kerugian negara dalam 60 hari setelah hasil audit Inspektorat keluar).
BACA JUGA:  ‎Karhutla dan Ancaman Terhadap Hak Belajar Anak

Penulis : Jaynudin | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News

Editor : Muhammad Ridho

Share :

Baca Juga

Polres Sambas

Hukum

72 Personel Polres Sambas Naik Pangkat

Hukum

Warga Heboh Penemuan Mayat Laki-laki di Parit Pasar Pemangkat
Sahrul Ketua Himapol Untan

Hukum

Himapol Untan Harap Pemilu 2024 Ciptakan Politik Persatuan
Anggota Koramil 1208-07 Teluk Keramat memperlihatkan Knalpot Racing yang berhasil ditertibkan

Hukum

Koramil dan Polsek Teluk Keramat Razia Knalpot Racing
Kapolsek Pemangkat AKP Hoerrudin

Hukum

Kapolsek Pemangkat Pimpin Upacara di SMP 1 Salatiga
Polsek Jawai

Hukum

Anggota Polsek Jawai Bubarkan Aksi Balap Liar

Hukum

Polres Sambas Tangkap Pengedar Narkotika di Sejangkung
DPRD Sambas

Hukum

DPRD Terima Aspirasi Warga Trans Sebunga, Sajingan Besar Terkait HPL Lahan
error: Content is protected !!