Sambas Times. Komisi IV DPRD Sambas berharap Pemerintah Provinsi Kalbar tegas dalam memberikan perizinan investasi, serta memberikan pringatan bagi perusahaan didaerah tidak berlaku keras kepada masyarakat.
Harapan itu disampaikan Erwin Johana Wakil Ketua Komisi II DPRD Sambas pada konsultasi DPRD Sambas ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga berharap kepada pihak perusahaan yang berinvestasi tidak berlaku keras, baik terhadap masyarakat sekitar maupun dengan pekerja atau karyawannya.
“Kami DPRD sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua Investor yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Sambas,” kata Erwin Johana.
Tapi kami juga meminta, baik di level Kabupaten maupun Provinsi, dapat menindak bagi investor yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap daerah.
Ia mengingatkan masyarakat, baik pekerja, penerima kebun plasma, masyarakat sekitar pada umumnya. Jangan sampai mau diadu domba oleh segelintir perusahaan nakal melalui kebijakannya yang kontroversi.
“Kebijakannya yang kadang merugikan para pekerja, untuk itu, hadirnya pemerintah adalah untuk membantu masyarakat Kabupaten Sambas. Serta menjaga investasi tetap berjalan baik di Kabuptaen Sambas,” ingat Erwin.
Ditambahkan dia, pelaksanaan investasi di daerah berlangsung kondusif. Terkait perusahaan nakal, selalu membuat kebijakan kontroversi dan menekan pekerj bisa diambil sikap dan keputusan yang tegas.
Ia meminta perusahaan nakal dengan kebijakan kontroversi. Serta menyebabkan aksi demo atau penolakan masyarakat, pekerja dan masyarakat adat, juga lalai dalam mengurus HGU
“Kami berharap ada tindakan tegas dari pemangku kepentingan. Lebih baik angkat kaki dari wilayah Kabupaten Sambas, daripada merusak lingkungan, menimbulkan keresahan masyarakat, juga mengganggu peluang investasi di Kabupaten Sambas,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Ridho | Dapatkan Update Berita, Ikuti Google News
